Komisi VI Terima Audiensi Aliansi Masyarakat Massenrempulu Sulsel

20-01-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji saat foto bersama usai menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Massenrempulu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel). Foto: Jaka/nr

 

Komisi VI DPR RI menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Massenrempulu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka menyampaikan aspirasinya mengenai penggusuran lahan pertanian dan ternak yang dilakukan oleh PTPN XIV. Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan Komisi VI akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memanggil segera pihak PTPN XIV.

 

"Nanti kami memang akan tindak lanjuti ini Bapak/Ibu dengan memanggil PTPN XIV dan PTPN III sebagai perusahaan holding," ujar Sarmuji dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Masyarakat Massenrempulu, di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/01/2023).

 

Menurut Sarmuji, yang menjadi pusat permasalahan dalam aspirasi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Massenrempulu adalah berkaitan dengan konflik antara masyarakat dengan PTPN. Sehingga, ia menilai perlu untuk mendatangkan pihak PTPN untuk mendengarkan penjelasan.

 

Diketahui, sejak pengrusakan dan penggusuran lahan pertanian dan peternakan, beberapa warga jatuh sakit dan seorang ibu meninggal dunia saat melihat alat berat menggusur tanaman di sekitar rumahnya. Kondisi tersebut diperparah di mana banyak masyarakat kemudian mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...