Anggota komisi III DPR RI Sarifudin Suding saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di ruang pertemuan Polda palu, Sulawesi tengah, Kamis (19/1/2023). Foto : Mentari/mr

Anggota komisi III DPR RI Sarifudin Suding sesalkan adanya dua korban meninggal dunia atas demonstrasi para tenaga kerja lokal di PT GNI. Hal ini ia ungkapkan saat melakukan pertemuan dengan Kapolda Sulawesi tengah, perwakilan gubernur, manajemen PT GNI, serta serikat pekerja perusahaan.

"Terkait masalah kejadian sampai ada dua korban meninggal dunia ini sangat kita sesalkan. Kejadian ini ternyata bukan baru pertama kali sebelumnya juga ada kejadian-kejadian seperti itu", jelas Sarifudin Suding di ruang pertemuan Polda palu, Sulawesi tengah, Kamis (19/1/2023). Ia menekankan masalah K3 yang harus betul betul menjadi perhatian ini menyangkut hak-hak pekerja harus jadi perhatian bagi PT. GNI agar kedepannya tidak berlarut-larut seperti ini.

"Kita tekankan bahwa menyangkut masalah kenyamanan dan keselamatan kerja betul-betul menjadi perhatian yang amat serius yang harus dilakukan dan juga menyangkut masalah hak-hak pekerja itu juga menjadi perhatian dan harus segera dipenuhi oleh pihak GNI, tadi dalam pertemuan clear ya dan terkait juga menyangkut masalah 17 orang yang ditersangkakan oleh pihak Polda yang diduga melakukan tindakan perusakan kita minta agar dilakukan restorative justice tapi pelaku terhadap penganiayaan yang mengakibatkan dua warga negara meninggal dunia itu tetap harus diproses secara hukum," tegasnya.

Politisi Dapil Sulawesi tengah ini berharap jangan ada perbedaan gaji antara TKA dengan WNI untuk jabatan dan kerjaan yang sama ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang nanti akhirnya menurut hak mereka dan menyulut konflik sebisa mungkin hal seperti itu dihindari oleh manajemen PT GNI.

"Ya memang betul bahwa banyak perusahaan khususnya smelter-smelter di Morowali supaya ada perlakuan yang sama ya terhadap di GNI agar jangan ada perbedaan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal dalam job yang samakan, sehingga itu bisa memunculkan kecemburuan dan menjadi pemicu terjadinya konflik," jelasnya.

Sarifudin mengatakan bahwa PT GNI sudah berkomitmen bahwa membangun smelter selain untuk menggerakkan roda ekonomi tetapi juga untuk membuka lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja lokal. Terkait tentang tata kelola PT GNI akan membuka ruang dengan serikat pekerja Indonesia (SPI) untuk berdialog apa saja keluhan para pekerja.

"Terkait masalah tata kelola dan sebagainya kita juga, meminta pihak GNI agar membuka ruang terhadap SPI untuk membuka dialog ketika ada persoalan-persoalan yang muncul sehingga Komunikasi itu tidak tersumbat supaya setiap persoalan ketika dikomunikasikan pasti ada solusi yang didapatkan dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk itu," pungkasnya.

Terakhir Sarifudin berharap pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulawesi tengah, perwakilan gubernur, manajemen PT GNI serta serikat pekerja ini dapat memediasi kedua belah pihak agar segera diberikan tuntutan pekerja agar tidak terjadi konflik kembali. (mri/aha)