Jadi Bagian Pembangunan Kereta Cepat, Stasiun Halim Bisa Jadi Tempat Berkumpul

03-02-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo saat rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat KAI di Bandung pada Kamis (2/2/2023). Foto: Uca/man

 

PT KCIC sebagai penanggung jawab pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan membangun Stasiun Halim sebagai bagian dari Transit Oriented Development (TOD). Anggota Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo berharap rencana tersebut dapat menjadikan kawasan halim sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk berkegiatan maupun sekadar berpindah moda transportasi.

 

“Saya berharap di Halim, wilayah Jakarta Timur itu benar-benar menjadi tempat berkumpulnya orang karena kita tahu bersama bahwa kereta api adalah moda transportasi massal. Kalau saya sarankan semua orang menggunakan kereta api untuk mengurangi kemacetan yang ada. Dan itu kereta cepat Jakarta Bandung dan bisa aja nanti bisa berlanjut ke tempat lain,” ujar politisi PAN itu.

 

Ditemui Parlementaria seusai rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat KAI di Bandung pada Kamis (2/2/2023), Eko menjelaskan bahwa kawasan seluas 2,6 hektar tersebut nantinya akan didukung oleh perkantoran, apartemen hingga rumah sakit. Tak hanya sebagai titik henti kereta cepat, Stasiun Halim juga menghubungkan para penumpang dengan moda transportasi Light Rapid Transit Jakarta Bogor Depok Bekasi (LRT Jabodebek).

 

“Buat saya itu stasiun kereta api yang kekinian dan terbesar jika dibandingkan dengan stasiun yang ada. Kurang lebih 2,6 hektar untuk stasiun ditambah perkantoran ada tempat MICE, juga ada rumah sakit besar dan juga ada hotel dan apartemen. Tentunya yang diutamakan adalah stasiun tersebut,” jelasnya.

 

Stasiun Halim berdiri di atas lahan milik TNI AU yang disewa oleh PT KCIC selama 50 tahun. Penyewaan lahan ini kemudian disetorkan ke kas negara. PT KCIC sendiri yang merupakan perusahaan gabungan antara konsorsium dari 4 BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya, KAI, PTPN VIII dan Jasa Marga melalui bendera PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) dengan perusahaan asal Tiongkok Beijing Yawan. 

 

Legislator Dapil DKI Jakarta I yang meliputi kawasan Jakarta Timur itu mengingatkan agar kecepatan dan ketepatan harus menjadi prioritas dalam dalam pengerjaan infrastruktur KCJB maupun sarana pendukungnya. Ia juga sempat menyinggung terkait peristiwa anjloknya kereta teknis pada proyek tersebut.

 

“Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan yang sangat penting sekali adalah kecepatan dan ketepatan. Jadi, jangan sekadar cepat aja, kalau tidak tepat. Akhirnya terjadi seperti yang kita ketahui bersama ada musibah, ada error dan sebagainya. Itu harus kita hindari apalagi sampai ada kematian,” kata Eko.

 

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga menyebutkan dalam pembangunan TOD diperlukan sinergitas baik antar BUMN maupun perusahaan swasta. Ia mengumpamakan, tidak hanya moda transportasinya yang terintegrasi namun juga bisnis-bisnis yang ada di baliknya. Dilansir dari berbagai sumber, TOD Halim sendiri telah dilirik oleh beberapa investor. Adapun rencananya selain Halim, PT KCIC akan membangun tiga TOD lainya di sekitar stasiun pemberhentian KCJB. (uc/mh)

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...