Komisi VI Tindaklanjuti Rusaknya Dermaga Pertamina Patra Niaga Surabaya

09-02-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat bertukar cenderamata usai melakukan  Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke PT Pertamina Patra Niaga, Surabaya, Jawa Timur. Foto: Nadhen/nr

 

Tim Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke PT Pertamina Patra Niaga, Surabaya, Jawa Timur. Dalam Kunspik tersebut, Tim Komisi VI DPR RI salah satunya mendapati rusaknya dermaga yang dibangun oleh PT Pertamina Patra Niaga yang diduga karena pembangunan dermaga lain di sisi sebelahnya oleh sebuah perusahaan.

 

Mendapati temuan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji akan melakukan tindak lanjut. Ia akan membuat pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Kementerian BUMN. Karena itu, ia ingin agar dermaga Pertamina yang rusak bisa segera diperbaiki. 

 

"Nanti kita akan persoalkan di rapat Komisi VI, supaya dibangun kembali dermaga yang kita miliki itu. Sekaligus kita meminta tanggung jawab (perusahaan) terhadap kerusakan yang sudah terjadi," ujar Ketua Tim Kunspik tersebut kepada Parlementaria, usai kunjungan, Rabu (8/2/2022).

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus. Deddy menyatakan, kerusakan dermaga itu bisa merugikan keuangan negara. "Jadi, tentu nanti kami akan dorong Kementerian BUMN dan Pelindo untuk sama-sama memikirkan bagaimana penyelesaian masalah dermaga (jetty) dari Pertamina Patra Niaga ini," jelas Deddy. (ndn/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...