Renja Setjen DPR 2024 Ialah Mengoptimalkan Terwujudnya Parlemen Modern

09-02-2023 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Sumariyandono saat Sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 di ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023). Foto: Jaka/Man

 

Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Sumariyandono mengungkapkan Rencana kerja (Renja) Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2024 adalah optimalisasi peran Setjen DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern. Dimana sasarannya akan menjadi pondasi yang kuat bagi pencapaian transformasi menuju parlemen modern.

 

“Artinya, sejatinya saat ini kita (setjen DPR) berada dalam posisi yang sudah cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari beberapa capaian yang kita peroleh, diantara apresiasi dari berbagai penghargaan Kementerian terkait. Bahkan dari sesi kinerjanya juga dikatakan cukup baik, baik itu kinerja organisasi maupun kinerja anggaran sangat baik. Penyerapan dan realisasi anggaran Setjen DPR RI di tahun 2022 cukup fantastis, yakni sekitar 98,8 persen, atau 4 persen lebih tinggi disbanding di tahun sebelumnya yang sebesar 94 persen,” ujar Dono, begitu Sumariyandono, biasa disapa usai sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 di ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

 

Sehingga, lanjutnya, di tahun 2023 ini dan tahun 2024 mendatang ia dan tentunya seluruh jajaran di Setjen DPR RI harus memantapkan dan meningkatkan capaian-capaian yang sudah dicapai sebelumnya tersebut. Minimal bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai sebelumnya. Khusus di Tahun 2024 mendatang, Dono menilai ada beberapa isu utama yang perlu mendapatkan perhatian besar. Pertama adalah tentunya yang berkaitan dengan tugas fungsi kesetjenan adalah memfasilitasi kedewanan. Dimana di tahun 2024 mendatang akan ada Pemilihan Umum dan pergantian atau perubahan periodesasi keanggotaan DPR RI.

 

Terutama dengan adanya penambahan daerah otonomi baru. Dimana jumlah anggotanya juga akan mengalami peningkatan. Perubahan jumlah anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 mendatang tentu akan mengalami perubahan. Hal itu berpengaruh pada persediaan gedung untuk kantornya, rumah tinggal (rumah dinas) berserta sarana prasana atau fasilitas pendukungnya. Selain itu isu besar kedua di tahun 2024 madalah terkait rencana perpindahan ke IKN (Ibu Kota Negara) baru. Terkait IKN ini memang pemerintah menginginkan DPR RI di tahun 2024 mendatang diharapkan sudah berkantor di IKN. Hal ini harus diantisipasi segala sarana prasarananya.

 

“Banyak sekali PR (pekerjaan rumah) untuk kita, walaupun sebenarnya tadi dipikir business as usual, tapi ternyata tidak bisa demikian juga. Kita harus menyiapkan segala hal yang terkait dua isu besar tersebut. Periodisasi keanggotaan DPR kemungkinan,ada penambahan keanggotaan dan perubahan. Kita enggak tahu juga, fraksinya apakah tetap 9 atau tambah menjadi 10. Begitu fraksi nambah jadi 10, berarti ruang fraksi harus disiapkan. Harus kita coba itu, dan semuanya memang masih dalam asumsi-asumsi ya,” tambahnya.

 

Dalam kesempatan itu, Dono juga mengungkapkan bahwa Renja 2024 merupakan Renja terakhir pada periode 2020-2024 untuk itu Renja tahun 2024. Sehingga harus berfokus pada penyelesaian target/IKU Renstra DPR dan Setjen DPR RI 2020-2024, penyusunan Renja, alokasi kegiatan dan anggaran difokuskan untuk kegiatan utama, serta efektivitas dan efisiensi.

 

Sebagaimana visi Setjen DPR RI yang Profesional dan modern dalam mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat RI. Serta misi Setjen DPR RI, memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintah yang profesional, baik dan bersih, dan menyajikan data yang lengkap, akurat dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI. (ayu/aha)

BERITA TERKAIT
Habiburokhman: RUU KUHAP Cegah Kesenjangan Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Saat ini, Komisi III DPR RI sedang bekerja untuk menyusun sekaligus memperbaharui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum...
Gelar Konsultasi Publik, BK DPR RI Pastikan RUU KUHAP Jadi Hukum Acara Pidana yang Adil dan Transparan
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Keahlian (BK) DPR RI bersama Komisi III DPR RI konsisten melangkah maju menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang...
Gelar Pengarahan, Sekjen DPR Harap PPPK Pahami Status dan Fungsi untuk Kemajuan Organisasi
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara “Pengarahan dan Sosialisasi Pimpinan...
Perdana Sepanjang Sejarah, Setjen DPR RI Hadirkan Juru Bahasa Isyarat di Rapat Paripurna
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ada yang menarik dari gelaran Pembukaan Paripurna Masa Persidangan ke II Tahun sidang 2024-2025, Selasa, 21 Januari...