Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw beserta rombongan saat foto bersama usai meninjau langsung Pelabuhan Laut Merauke dan Pelabuhan Kelapa Lima ke Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan, Jumat (17/2/2023). Foto: Jiwa/nr

Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V selaku Ketua Tim, Roberth Rouw beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan, Jumat (17/2/2023). Kunjungan ini dalam rangka menyerap aspirasi guna mengetahui kebutuhan daerah dalam pembangunan bidang infrastruktur.

Pada kunker ini, Komisi V meninjau langsung Pelabuhan Laut Merauke dan Pelabuhan Kelapa Lima. Selama agenda kunjunga Tim Komisi V didanpingi Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, Wakil Bupati Merauke dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan. "Provinsi baru butuh dukungan politik anggaran dari DPR RI, maka kami hadir di sini untuk bisa mendengar. Hasil pantauan, serta usul dan saran akan ditindaklanjuti ke pusat," ujar Roberth. 

Menurut Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini, Kunjungan kerja ke DOB Papua Selatan guna melihat langsung infrastruktur dan mendengar masukan dari masyarakat juga pimpinan daerah, khususnya Kabupaten Merauke. “Kami berharap pimpinan daerah dapat menyiapkan apa saja yang mendukung pembangunan di wilayah Papua Selatan yang nantinya akan diprogramkan,” kata Roberth.

Pada kunjungan kerjanya, Komisi V DPRI RI juga melakukan pertemuan dengan pimpinan daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat Merauke. “Kami mendengar langsung apa permintaan masyarakat untuk perkembangan Merauke ke depan," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama Pemerintah Kabupaten Merauke berharap ada upaya percepatan pembangunan Jembatan Kali Bian dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurut Bupati Merauke Romanus Mbaraka, pembangunan Jembatan Kali Bian sangat penting untuk menghubungkan dua kabupaten di Papua Selatan yakni Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi. “Melihat kondisi yang merupakan urat nadi antara dua kabupaten, mudah-mudahan realisasinya bisa cepat,” katanya.

Pemerintah daerah juga mengharapkan Komisi V bisa menjadi jembatan untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Perhubungan untuk pembangunan jembatan Kali Bian. Jika disetujui, pembangunan Jembatan Kali Bian bakal menggunakan anggaran dari APBN untuk membangun jembatan dengan bentangan sekitar 400 meter tersebut. (ssb/aha)