Kunjungi DIY, Komisi VI Tuntaskan Kredit Macet UMKM Korban Gempa 2006

23-02-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke DIY, Rabu (23/2/2022). Foto: Tiara/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima berkomitmen tuntaskan persoalan kredit macet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) korban gempa bumi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2006. Untuk diketahui, gempa bumi yang melanda Yogya pada tanggal 27 Mei 2006 menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang sangat besar, salah satu yang terkena dampak yaitu para pelaku UMKM.

 

Kerusakan dari dampak gempa bumi yang terjadi, tentunya mengganggu kinerja dan kelangsungan usaha bagi UMKM yang memiliki kewajiban kredit di bank. Atas dampak yang ditimbulkan tersebut, menurut Arya, tentu sulit bagi pelaku UMKM memenuhi kewajiban kreditnya. Sehingga banyak ditemukan persoalan kredit macet. 

 

"Hari ini kita selesaikan Rp1,8 miliar, terdiri dari 22 nasabah yang pinjam di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan kita lunasi. Tadi sudah disampaikan bahwa ini perintah berdasarkan Raker dengan Menteri BUMN pada waktu itu disepakati di Rapat Komisi IV. Maka sebagai keputusan rapat hari ini, kita tuntaskan. Nanti follow-up nya akan dikawal oleh Dinas Koperasi dan UKM bersama tim BUMN yang ditunjuk," jelas Aria Bima usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke DIY, Rabu (23/2/2022). 

 

Berdasarkan Rapat Kerja sebelumnya di tahun 2011, Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM serta Gubernur DIY menyatakan seluruh persoalan kredit macet selesai hapus tagih dan hapus buku di sejumlah Bank Himbara (Himpunan Bank Negara). Namun, hingga saat ini persoalan kredit macet yang belum terselesaikan merupakan nasabah di bank BPR. 

 

"Secara umum sudah terselesaikan. Hanya tinggal teknisnya saja untuk pencairan dan seterusnya. Karena ini kan tidak bisa awut-awutan, jangan sampai nanti diberikan pada orang yang bukan berhaknya. Insyaallah dalam satu atau dua bulan ini selesai," tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

 

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Staf Khusus III Kementerian BUMN RI Arya Sinulingga mengatakan, terkait persoalan kredit macet UMKM korban gempa tahun 2006, pihaknya akan menangani dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan cepat sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku. 

 

"Kami sudah secara clear sampaikan ke Pak Erick Thohir. Lalu Pak Menteri BUMN itu minta persoalan kredit macet yang tersisa ini ditangani dengan cepat. Nanti kita akan lihat bagaimana cara bantuan pendanaan itu sesuai dengan GCG, mudah-mudahan tidak lama. Kita komitmen selesaikan, ditangani secepatnya karena tim saya juga sebelumnya sudah turun ke lapangan untuk survei, diskusi, dan sebagainya kita akan selesaikan," imbuhnya. 

 

Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ini turut menyoroti perkembangan kinerja, koordinasi, dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Kementerian BUMN. Termasuk juga permasalahan dan kendala yang dihadapi sekaligus upaya penyelesaiannya terkait dengan peran BUMN dalam menghadapi krisis ekonomi global terutama di lingkungan Provinsi Yogyakarta.

 

Turut hadir dalam Kunker Reses Komisi VI DPR RI sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI lain. Di antaranya, Adisatrya Suryo Sulisto, Darmadi Durianto, Rieke Diah Pitaloka, Ananta Wahana, I Nyoman Parta, Sondang Tiar Debora Tampubolon, Mufti An'am (F-PDIP), Singgih Januratmoko, Nusron Wahid, Budhy Setiawan (F-Golkar), Hendrik Lewerissa dan Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra), Nyat Kadir, Zuristyo Firmadata, Subardi (F-Nasdem), Siti Mukaromah (F-PKB), Nevi Zuairina (F-PKS), Daeng Muhammad (F-PAN), Achmad Baidowi serta Elly Rachmat Yasin (F-PPP). (tra/rdn) 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...