Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Mu/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai bahwa sistem kesehatan Indonesia masih rentan untuk menghadapi virus-virus yang berpotensi menjadi pandemi. Terkait hal ini, Netty meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipasi penyebaran virus Marburg yang telah menelan korban jiwa di Guinea, Afrika Barat.

"Virus ini sangat menular dan mirip dengan Ebola. WHO menyebutkan tingkat kematian akibat virus ini dapat mencapai 88 persen. Orang yang terinfeksi akan mengalami gejala demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, diare hingga muntah darah," ujar Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (1/3/2023).

Netty menuturkan, meski belum ada kasus di Indonesia dan negara-negara sekitar, pemerintah harus tetap waspada dan tidak boleh menganggapnya enteng atau sepele. Kemenkes harus segera melakukan pencegahan dari hulu sampai ke hilir. Pemerintah, kata Netty juga harus belajar dari kasus pandemi Covid-19 untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi.

"Sampai saat ini sistem kesehatan nasional kita masih belum kuat. Kita masih rentan terhadap pandemi, sistem pencegahan pun masih lemah. Tracing dan tracking atas kejadian atau kasus belum maksimal," kata Netty.

Salah satu gerakan dalam aspek pencegahan yang perlu dimasifkan Kemenkes, kata Netty, ialah edukasi soal virus marburg ke masyarakat. "Apakah Kemenkes sudah memiliki prosedur yang efektif guna mengedukasi masyarakat soal virus ini? Jangan sampai masyarakat panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi kasus," tambah Netty.

Anggota DPR Daerah pemilihan Kab/Kota Cirebon-Indramayu ini juga mengingatkan pemerintah soal akses masuk dari dan menuju Afrika. "Awasi para pelaku perjalanan yang berasal dari negara-negara di Afrika. Jangan sampai kita kembali terlambat mengantisipasi dan kecolongan yang berujung pada tidak terkendalinya kasus," ujar Politisi dari Fraksi PKS ini.

"Apalagi sistem kesehatan kita masih rentan, surveilans kesehatan belum didukung dengan sumber daya dan teknologi yang baik, seperti dalam pintu masuk dari luar negeri," pungkasnya. (ann/aha)