Komisi VIII DPR akan memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran yang lebih signifikan bagi Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial (Dirjen BJS Depsos). “Komisi VIII DPR akan memperjuangkan anggaran Dirjen BJS Depsos dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar saat melakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR dengan Dirjen BJS Depsos, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (8/6) Ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar mengatakan, dalam penyusunan Program RAPBN 2010 seharusnya Dirjen BJS Depsos memperhatikan penyusunan program dan anggaran yang dilandasi dengan adanya kesesuaian data sasaran program, target yang hendak dicapai, sehingga mempermudah dalam monitoring dan evaluasi. Pada kesempatan tersebut anggota Komisi VIII dari PKS, Yoyoh Yusroh meminta perhatian Dirjen BJS Depsos untuk menangani keluhan pekerja migran karena, banyak sekali kasus menimpa pekerja Indonesia di negara lain.. “kasus mereka banyak sekali, apakah ada koordinasi antara Dirjen BJS Depsos dengan instansi terkait untuk masalah TKI ini,”tanyanya Sedangkan anggota Komisi VIII dari FPKS, DH Al Yusni, menyampaikan perlunya program yang diarahkan bagi masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah langsung dengan negara tetangga guna mengatasi kesenjangan sosial. Pada kesempatan tersebut, RDP Komisi VIII DPR juga meminta Dirjen BJS Depsos untuk mencermati beberapa program dan anggaran yang memiliki kemiripan dengan sektor lain sehingga diharapkan dapat dilakukan secara sinergis dan harmonis untuk menghindari terjadinya duplikasi dan potensi penyimpangan. Pada kesempatan tersebut, Dirjen BJS Depsos, Toto Utomo BS menjelaskan RAPBN 2010 pagu indikatif Dirjen BJS Depsos sebesar Rp 3.926 Triliun, sementara dari pagu indikatif tersebut hanya disetujui Rp 1.637 Trilyun atau naik sebesar 0.003% dibandingkan tahun 2009. (sc)