Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman bersama rombongan tim saat foto bersama dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali. Foto: Runi/nr

Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mengatakan perlu ada dorongan dari pemerintah provinsi, kota/kabupaten selaku pemberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun adanya daerah penyangga (buffer zone), khususnya di wilayah yang berdekatan dengan objek vital. Hal itu guna mengantisipasi munculnya kembali permasalahan sosial, dampak dari adanya kebakaran seperti yang terjadi di Depo Pertamina, Plumpang, beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan Maman saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali. Kunspik tersebut dalam rangka untuk memperkaya masukan mengenai rancangan revisi RUU Minyak dan Gas (RUU Migas) yang sedang dibahas oleh Komisi VII.

"Saya meminta kepada kepala daerah yang notabenenya selaku pemberi kebijakan agar ke depan tidak lagi memberikan izin (mendirikan) bangunan di wilayah-wilayah objek vital. Perlu ada buffer zone, agar tidak ada lagi pembangunan di wilayah yang berbahaya," ujar Wakil Ketua Komisi VII tersebut, Jumat, (17/03/2023).

Politisi Fraksi Golkar ini mengingatkan agar persoalan buffer zone ini dapat menjadi bahan masukkan untuk RUU Migas yang sedang dibahas. Pasalnya, Tim Kunjungan Kerja Legislasi Komisi VII DPR RI memandang penting faktor keamanan pada objek vital nasional termasuk fasilitas produksi dan penyimpanan BBM. Keberadaan buffer zonesangat penting bagi obyek vital nasional (Obvitnas), seperti Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di seluruh Indonesia.

"Sudah seharusnya tidak ada bangunan di sekitaran objek vital, karena ini sangat membahayakan. Untuk itu pembangunan objek vital harus berdiri jauh dari pemukiman masyarakat," pandang Maman. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (Alfian Nasution), Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus (Dwi Puja Ariestya), Kepala BPH Migas (Erika Retnowati), dan Komite BPH Migas (Yapit Sapta Putra). (rni/rdn)