Apresiasi Kinerja Himbara, Komisi VI Minta Himbara Terus Gerakkan Perekonomian Nasional

28-03-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN Perbankan (Himbara), BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023). Foto : Eno/Man

 

Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan kinerja Himbara diinilai tetap berjalan dengan baik meski di tengah kondisi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi Covid-19.

 

Untuk itu, lanjut Sarmuji, Komisi VI meminta Himbara untuk dapat meningkatkan fungsi intermediasi guna menggerakkan perekonomian nasional. Selain itu, Komisi VI, lanjutnya, juga mengapresiasi kontribusi Himbara dalam mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar naik kelas. 

 

"Komisi VI DPR RI mengapresiasi kontribusi PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) Tbk dalam rangka penyaluran kredit ke UMKM serta dukungan kepada UMKM agar naik kelas dan Go Global," ujarnya saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN Perbankan (Himbara), BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

 

Lebih lanjut, ke-empat bank tersebut juga diminta untuk terus melakukan relaksasi maupun restrukturisasi kredit khususnya bagi nasabah yang terdampak pasca pandemi Covid-19 dengan tetap berpedoman pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir, BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN juga diminta untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi global yang resikonya tidak bisa diprediksi. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...