Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah. Foto : Devi/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyoroti pola komunikasi seluruh jajaran yang ada di Kementerian Keuangan. Hal itu dalam rangka penanganan sentimen yang saat ini melekat pada instansi tersebut, terutama dalam menanggapi respon publik (netizen) di media sosial.

Hal itu disampaikan Ahmad Najib dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan RI yang membahas mengenai Evaluasi Reformasi Birokrasi, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

“Kalau saya buka dari konten yang ada dari seminggu dan sebulan ke belakang, banyak sekali hashtag yang berbicara tentang bea cukai (berperilaku) hedon kemudian ada juga yang FYP di Tiktok, juga pajak mobil. Itu kan pengembangan-pengembangan isu sebetulnya, ada juga hashtag tentang Ditjen Pajak. Itu menandakan bahwa Kementerian Keuangan harus pandai bagaimana cara menangani permasalahan, karena permasalahan ini begitu kompleks, kalau sudah masuk ke media sosial,” tutur Najib

Di sisi lain, saat ini banyak netizen yang mengaitkan persoalan apapun dengan urusan Kemenkeu, sehingga wacana semakin meluas. Politisi Partai Amanat Nasional itu mencontohkan saat ini persoalan jalan rusak pun seolah menjadi kesalahan dari Ditjen Pajak. Karena itu, Najib meminta Kemenkeu menangani media sosial dengan profesional.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menilai, secara gamblang, saat ini baru Menkeu yang terlihat berupaya menangani sengkarutnya persoalan ini. Hal itu dibuktikan dengan keaktivan Menkeu di berbagai program televisi maupun kanal youtube. Meskipun demikian, alih-alih ikut mengurai permasalahan, beberapa waktu lalu persoalan makin berat karena muncul oknum pegawai Kemenkeu lainnya yang justru terpancing emosi dan memberikan respon dengan kata-kata kasar.

“Sekarang media sosial itu selalu mencoba membuat garis demarkasi antara yang kaya dan miskin, antara adil dan tidak adil. Nah ini saya melihat penanganan di Kemenkeu baru dilakukan oleh Ibu Menkeu yang lainnya nggak. Saya harus vulgar saja katakan yang lainnya belum melakukan itu bahkan kadang-kadang terpancing emosi,” ujar legislator Dapil Jawa Barat II itu.

Najib meminta para dirjen untuk ikut bergerak menjelaskan kepada publik dengan lebih luwes namun tetap melakukan penegasan dan menghindari istilah teknis. Tak lupa, ia mengingatkan adanya pihak yang ikut menunggangi perbincangan terkait kemenkeu untuk sekadar meningkatkan jumlah pengikut. Selain itu, menurutnya bagi pejabat publik, media sosial tidak hanya merepresentasikan pribadi namun juga keluarga.

“Saya minta para dirjen juga bergerak, bagaimana menjelaskan kepada publik dengan cara-cara netizen. Jangan terlalu kaku bahasanya. Mereka nggak ngerti istilah-istilah teknis. Bahkan ada motif-motif lain yang secara sengaja mereka lakukan untuk menaikkan followers-nya. Nah ini perlu penegasan yang benar. Lebih lanjut tentu ibu perlu lakukan perbaikan. Bagi kita semua para pejabat publik bahwa media sosial ini tidak menyangkut hanya pribadi kita tapi anak-istri kita,” sambungnya.

Di akhir rapat, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan terima kasihnya atas masukan yang diberikan oleh Najib dan akan melihat kembali cara komunikasi di Kemenkeu baik internal maupun eksternal. (uc/rdn)