Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada Rabu (30/3/2023). Foto : Jaka/Man

Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada Rabu (30/3/2023) malam. Dalam rapat tersebut, Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data bahwa ada nilai transaksi janggal mencapai Rp349 triliun. Laporan tersebut, berbeda dengan laporan yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut hanya sekitar Rp 189 triliun sepanjang 2017-2019.

Terhadap perbedaan data tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto meminta agar Menteri Keuangan, Menko Polhukam Mahfud MD dan PPATK untuk duduk bersama membreakdown data tersebut. "Artinya disini Pak Mahfud sebagai ketua tentunya bisa mendudukan kembali mem-breakdown ini yang bener yang mana? Karena Menteri Keuangan mem-breakdown ini berdasarkan surat PPATK yang masuk, sedangkan kita mendapatkan yang seperti ini juga dari PPATK. Jadi jangan sampai dua-dua nya kena prank dari PPATK ini, karena angkanya sama tapi dibuat berbeda sehingga ribut sendiri," tegasnya.

Lebih lanjut, Wihadi juga meminta agar ketiga pihak tersebut dapat memastikan apakah nilai transaksi tersebut benar-benar ada atau tidak. "Data rekening dari Bank Indonesia, artinya apa dana itu ada di bank itu, dari 2009 sampai 2023? Pertanyaannya yang PPATK analisa, apakah dananya masih ada? Rp349 triliun itu masih ada nggak? Analisa 2009 sampai 2023 ini, ada nggak, jangan-jangan ini sudah tidak ada kena prank lagi kita. Artinya di sini jelas PPATK harus benar-benar analisanya ini dan juga dibuka datanya," lanjutnya.

Selain itu, melihat ketidaksinkronan data tersebut, Wihadi berharap hal tersebut dapat segera diluruskan. Sebab, ia berharap permasalahan ini tidak lantas membuat masyarakat terprovokasi sehingga menciptakan stigma buruk pemerintah bagi masyarakat.

"Coba dipikirkan kembali jangan sampai masyarakat ini menjadi terbebani oleh angka ini dan juga mereka merasa pemerintah ini seperti ternyata Kementerian Keuangan yang merupakan bendahara negara ini ternyata sudah tidak benar dan segala macam jangan sampai terjadi," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. (bia/rdn)