Komisi XI DPR mengharapkan BPK menjadi contoh lembaga yang transparan, efisien dan efektif serta menjadi contoh bagi lembaga lainnya. Hal itu mengemuka saat Komisi XI DPR mengadakan RDP dengan Sekjen BPK Hendar Ristriawan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang, di Gedung Nusantara II, Kamis, (13/9).

“BPK harus menjadi contoh transparan, efisien karena itu bisa tidak BPK melakukan efisiensi dan contoh dengan melakukan penghematan perjalanan dinas,”terang Laurens Bahang Dama (F-PAN).

Sementara Dolfie (F-PDIP) mengatakan DPR ingin mengetahui anggaran BPK secara utuh dan apakah seluruh anggaran BPK ini mencerminkan fokus tujuan BPK. “Kita ingin meminta penjelasan terkait anggaran yang lebih utuh. Selain itu, berapa anggaran yang dilakukan BPK untuk melakukan laporan pemeriksaan dan mengenai fokus BPK terkait audit kinerja, apakah ini sudah terefleksikan didalam anggarannya,”ujarnya.

Seperti kita ketahui, alokasi anggaran untuk perjalanan dinas PNS disemua kementerian dan lembaga negara di tahun 2012 lalu mencapai Rp. 23 Triliun. Anggaran itu terus membengkak setiap tahunnya. didalam APBN 2009 alokasi belanja perjalanan sebesar Rp. 2.9 Triliun.

Angka itu melonjak dalam APBNP 2009 menjadi Rp. 12.7 Triliun. Bahkan angka itu kembali membengkak menjadi Rp. 15.2 Triliun dalam realisasinya. sementara pada tahun 2010, anggaran perjalanan sebesar Rp. 16.2 Triliun dalam APBN membengkak menjadi Rp. 19.5 Triliun dalam APBNP. Berdasarkan audit BPK terjadi penyimpangan anggaran sebesar Rp. 73.5 Miliar ditahun 2009 dan Rp 89.5 Miliar ditahun 2010. (si)foto:wy/parle