Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan, dan PT Pertamina Hulu Mahakam di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023). Foto : Oji/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan tidak boleh ada intervensi dalam mengejar target Minyak dan Gas (Migas) terkait lifting 1 juta barel. Karena itu, ia meminta Pertamina untuk fokus mengejar target lifting migas tersebut. Seiring dengan peralihan kepemilikan migas dari Penanaman Modal Asing (PMA) menuju Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), ia menyayangkan saat ini kinerja Pertamina belum memaksimalkan kesempatan tersebut.

“Saat ini, 70 persen hulu migas kita itu dikuasai oleh Pertamina. Di satu sisi, kita senang dan bangga karena ini nasionalisme kita, tapi di sisi lain juga, dengan hengkangnya pemain global ya, beralihnya transisi dari mereka terhadap Pertamina. Di satu sisi, memang kita bahagia, tapi di sisi lain, dari sisi produksi juga, sangat memprihatinkan,” ucap Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan, dan PT Pertamina Hulu Mahakam di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Diketahui, sepanjang Januari-Februari 2023, produksi minyak mencapai 576 MBPOD dan produksi gas mencapai 2.785 MMSCFD. Masing-masing dari jumlah tersebut dinilai perlu didorong untuk ditingkatkan, mengingat pemerintah menyampaikan akan melakukan pengeboran ladang migas sebanyak 991 sumur secara agresif.

Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) itu mengingatkan bahwa sektor migas menjadi penyelamat APBN. “Di tengah-tengah iklim ICP kita yang sangat dinamis, harga minyak dunia juga sangat dinamis. Satu-satunya untuk menyelamatkan APBN kita (adalah) dengan naiknya ICP. (Maka dari) itu adalah bagaimana (cara) menaikkan produksi di-lifting kita. Itu yang menjadi concern kita (di) komisi VII,” terang Politisi Partai Golkar itu.

Demi mengejar target tersebut, Lamhot menekankan Pertamina untuk tidak terpengaruh oleh intervensi dari luar Pertamina. Oleh karena itu, menurutnya, intervensi dari luar berupa adanya pengaturan jabatan-jabatan struktural dan proyek di lingkungan Pertamina Hulu Energi perlu dihentikan. “Kita rekomendasikan supaya intervensi ditangani agar tidak menjadi hambatan atau pun tidak menjadi beban ketika kita ingin mencapai target kita satu juta barel per day. Ini yang utama,” pungkas Lamhot. (ts/rdn)