Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Direktur Utama Mind ID, Antam, dan IBC di Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Foto: Oji/nr

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menilai proyek Indonesia Battery Corporation (IBC) berjalan lambat. Padahal proyek pengembangan electric vehicle battery yang berada di bawah naungan Mind ID ini sudah dimulai sejak tahun 2020, namun progresnya belum terlihat.

“Visi untuk mengembangkan electric vehicle battery Ini memang sudah dimulai sejak tahun 2020, jadi sudah hampir 3 tahun, progresnya belum terlihat. Tapi sekarang setelah Pak Hendi jadi Dirut MIND ID, mungkin akan lebih cepat pergerakannya. Jadi saya berharap, mudah-mudahan bisa lebih cepat progressnya,” ujar Ramson dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Direktur Utama Mind ID, Antam, dan IBC di Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Dilanjutkan Ramson, pihaknya yakin pengembangan proyek IBC ini merupakan langkah yang sangat luar biasa. Pasalnya, dari data yang dikemukakan dalam presentasi Dirut Mind ID, bahwa pada tahun 2030, Indonesia menargetkan untuk mengurangi impor BBM atau minyak sebanyak 30 persen.

Direncanakan, proyek IBC akan bekerja sama dengan CATL dan Hyundai yang saat ini masih menjadi feasibility study (FS). Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai realisasi dari feasibility study ini berpotensi untuk mulai berjalan pada tahun 2025 mendatang. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh rekan Komisi VII untuk terus mendorong realisasi FS ini di periode ke depan sehingga target tercapai.

“Memang ya lumayan udah ada feasibility study. Kita harus dorong lah. Nanti periode depan, kita dorong FS ini. Itu tugas kita sehingga target tercapai,  karena memang mau kita paksakan 2024 belum (bisa) nih saya lihat. Tapi saya lihat 2025 ini udah bakal mulai jalan,” ungkapnya.

Diketahui, proyek ini memakan modal sebesar Rp192 miliar dan sisanya mengharapkan investasi dari luar. Oleh karena itu, menurut Ramson, apabila langkah tersebut memang ingin dilakukan, maka pihak Indonesia harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk meyakinkan para investor, baik dalam kemampuan negosiasi maupun kemampuan membuat perjanjian.

“Hanya memang untuk betul-betul bisa meyakinkan investor. Artinya jangan sampai investor sudah nego-nego, tahu-tahunya malah kabur. Ini hati-hati. Kita kadang-kadang ada kelemahannya, sesudah sekian tahun di perjanjian, ada kalimat-kalimat yang memang melemahkan posisi kita saat nanti sudah betul-betul terealisasi dan berkembang,”pungkas Politisi Dapil Jawa Tengah X tersebut. (ayu,adl/rdn)