Legislator Dorong InJourney Lebih Agresif Dapatkan Tambahan Pendapatan

13-04-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN II Republik Indonesia, terkait Pembahasan terkait PMN untuk Aviata dan IFG (Bahana), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).  Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengingatkan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Aviata) / InJourney untuk dapat melakukan langkah-langkah yang lebih agresif untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Ia menyebut, diperlukan keberanian lebih bagi InJourney untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

 

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN II Republik Indonesia, terkait Pembahasan terkait PMN untuk Aviata dan IFG (Bahana), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Diketahui, PMN yang diajukan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dalam alokasi cadangan investasi APBN 2023 sebesar Rp1.193 miliar untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika (ITDC) dan KEK Sanur (HIN).

 

"Memang untuk membangun infrastruktur maupun objek-objek (wisata) tidak bisa menunggu, kita harus berani berinvestasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karenanya, mungkin Pak Doni dan kawan-kawan di InJourney maupun di anak perusahaan lainnya harus bisa melakukan (langkah-langkah) yang lebih agresif terhadap pendapatan lainnya misalkan Nusa Dua," ujarnya.

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengatakan, tambahan PMN untuk pengembangan KEK baik Mandalika maupun Sanur, sebenarnya baik untuk menutup beban korporasi yang masih menjadi permasalahan bagi Injourney. Namun, ke depan ia mendorong agar InJourney tidak lantas selalu menggantungkan beban tersebut kepada keuangan negara. Namun, juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan, misalnya dengan memaksimalkan objek-objek wisata lainnya.

 

"Karena kelahiran BUMN sejatinya adalah untuk mendongkrak pohon fiskal negara. Oleh karena itu menurut saya, Pak Doni, jadi bukan hanya sekedar kemudian membuat perencanaan Sanur untuk membackup Mandalika. Tetapi justru yang seluruh objek-objek yang ada yang bisa ditingkatkan kunjungannya dan bisa melahirkan gagasan dan hasrat orang untuk bisa berkunjung kepada wilayah tersebut," jelasnya. (frs,bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...