Gelar Sosialisasi, Nyat Kadir Jelaskan Peran PHE dalam Menjaga Ketahanan Energi Nasional

20-04-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir saat menggelar sosialisasi peran Pertamina Hulu Energi (PHE) di Kepulauan Riau. Foto: Ist/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir menggelar sosialisasi peran Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam menjaga ketahanan energi nasional kepada masyarakat Batam di Kepulauan Riau. Sosialisasi yang digelar pada Rabu (19/4/2023) ini dihadiri Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ibu-ibu majelis taklim. 

 

Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (20/4/2023), Nyat Kadir menyebutkan, Pertamina Hulu Energi selaku subholding upstream berperan sebagai kontributor utama produksi migas nasional. Bahkan pada 2022, PHE memberikan kontribusi sebesar 68 persen produksi minyak nasional dan 34 persen produksi gas nasional.

 

"Berdasarkan data Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), bauran komposisi energi akan berubah perlahan hingga 2050 saat energi baru terbarukan akan mendominasi kebutuhan energi nasional. Sejalan dengan hal tersebut tentu volume kebutuhan akan energi fosil pun akan meningkat," ungkap Politisi dari Fraksi NasDem ini.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional PHE menjalankan strategi melawan laju penurunan alamiah (natural declining rate) melalui pengeboran sumur pengembangan, perawatan sumur, dan melakukan ekspansi.

 

Selain itu, PHE juga menjaga keberlanjutan bisnis dengan melakukan pengeboran sumur eksplorasi untuk mencari potensi cadangan baru. 

 

Dalam rangka mendukung green strategy holding, PHE tentunya berupaya untuk melakukan berbagai macam program dekarbonisasi. Salah satunya melalui pemanfaatan sumber energi gas sebagai energi transisi yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Hal ini tercermin dari projek gas yang telah onstream seperti Jambaran Tiung-Biru (JTB) di Jawa Timur, dan temuan potensi cadangan gas melalui pengeboran sumur eksplorasi di beberapa wilayah Indonesia.

 

"Seluruh strategi yang dijalankan itu tentu memiliki kebutuhan pendanaan yang tidak sedikit. Dengan demikian PHE perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk langkah-langkah investasi yang transparan agar kegiatan operasional bisa berjalan lancar untuk menjaga ketahanan energi nasional," pungkasnya. (ann/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...