Sidang Komite Eksekutif telah memutuskan untuk membatalkan pembahasan permasalahan konflik Laut Cina Selatan dalam Sidang Umum ke-33 AIPA di Lombok, NTB. Namun dalam rapat Komite Masalah Politik sejumlah delegasi meminta  isu ini masih dimunculkan dalam resolusi walaupun dalam format berbeda.

“Memang kita sepakat men-drop isu South China Sea, tapi ada beberapa negara mengatakan secara kenyataan kita tidak bisa hindari bahwa masalah itu ada. Nah dalam rapat komite ini kita bicara bagaimana memasukkan ini kedalam resolusi. Sekarang penentuan formatnya yang masih jadi perdebatan,” kata Evita Nursanty anggota delegasi DPR RI disela-sela rapat Committee on Political Matters di Ruang Bima, Hotel Santosa, Lombok, NTB, Rabu (19/9/12).

Ia menambahkan dalam kesepakatan sebelumnya disepakati untuk memilih pendekatan soft diplomacy dengan menggunakan kata-kata maintaining peace and stability in this reagion. Namun dalam rapat Komite Masalah Politik yang berlangsung tertutup sejak pukul 09.00 WITA, negara yang terkait konflik secara langsung seperti Vietnam dan Filipina meminta penyebutan kata South China Sea secara eksplisit.

Silang pendapat antara delegasi membuat pimpinan sidang Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hayano Isman mengambil jalan tengah dengan melakukan lobi. “Sekarang lagi lobi, pendekatan informal untuk mencari titik temu.  Sebenarnya kita tidak menutup mata ada masalah disitu tapi bagaimana meng-adoptnya kedalam resolusi yang bisa diterima semua pihak, itu yang masih berjalan,” lanjut Evita politisi FPDIP ini.

Menghangatnya pembahasan isu Laut Cina Selatan dalam rapat Komite Masalah Politik juga membuat anggota delegasi Malaysia, Fauziah Salleh tidak mau bicara kepada wartawan. “No comment-lah about South China Sea,” katanya sambil berlalu. (iky)/foto:iwan armanias/parle.