Langkah pemerintah seperti tercermin di dalam pertemuan 10 menteri luar negeri Asean beberapa waktu lalu dinilai sudah tepat untuk mencari solusi konflik batas wilayah di kawasan Laut Cina Selatan. Agar proses penyelesaian damai berlangsung kondusif maka AIPA memilih untuk tidak membicarakan isu tersebut dalam Sidang Umum ke-33 di Lombok, NTB 16-22 September 2012.

Pernyataan ini disampaikan Presiden AIPA Marzuki Alie dalam konferensi pers usai penutupan Sidang Umum di Ballroom Hotel Santosa, Jumat (21/9). “Tidak seperti kondisi pada saat sidang Excom di Yogya, konflik sekarang sudah cooling down. AIPA mendukung pertemuan menteri luar negeri Asean yang melahirkan satu konsensus Asean’s Six Point Principles dalam menyelesaikan masalah di Laut Cina Selatan,” jelasnya.

Ia menambahkan apabila parlemen Asean membicarakan konflik tersebut dalam Sidang Umum di Lombok, muncul kekhawatiran pembahasannya malah membuat kondisi menjadi kembali runyam. Pilihan ini menurut Marzuki yang juga Ketua DPR RI disepakati oleh seluruh delegasi parlemen termasuk delegasi parlemen yang terkait konflik secara langsung yaitu Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia.

Sebelumnya rapat pleno Sidang Umum ke-33 AIPA juga menerima secara bulat rumusan resolusi terkait konflik batas wilayah yang disampaikan Komite Masalah Politik. “Komite mengusulkan resolusi berbunyi; Menjaga Perdamaian dan Stabilitas di Kawasan,” kata anggota delegasi Indonesia M. Firdaus dalam laporannya dihadapan sidang pleno.

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menambahkan pertemuan telah secara bulat mengadopsi resolusi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Diskusi dilaksanakan dalam suasana dinamis untuk mencari mufakat dengan semangat the Asean Way.

“AIPA meminta anggota parlemennya untuk mengambil bagian dalam pemajuan perdamaian dan stabilitas bersasarkan prinsip dasar yang telah disepakati di Asean dan dengan menghargai uu atau hukum internasional yang sudah diakui secara universal,” demikian Firdaus.(iky)/foto:iwan armanias/parle.