Rapat Komisi untuk Joint Communique, Sidang Umum ke-33 AIPA di Ruang Bima, Hotel Santosa, Lombok, NTB, Rabu (19/9) sudah akan segera berakhir. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.00 WITA dan ketua sidang Helmi Fauzi sudah bersiap mengetukkan palu tanda berakhirnya rapat. Tiba-tiba Ketua Delegasi Vietnam Tran Van Hang mengangkat tangan, mengajukan interupsi.

“Wait a minute Mr. Chairman, saya ingin menyampaikan apresiasi. Rapat yang membahas draf Joint Communique berjalan lancar berkat kepemimpinan Pak Ketua. Excellent Leadership, Mr. Chairman,” kata Tran dengan bahasa Inggris logat Vietnam. Tepuk tangan dari peserta sidang mengiringi apresiasi tersebut.

Helmi Fauzi anggota BKSAP DPR RI yang mendapat pujian terlihat membalas dengan senyuman dan segera mengetokkan palu tiga kali pertanda sidang ditutup. Para delegasi anggota parlemen dari 10 negara Asean mengakhiri rapat dengan saling bersalaman, menyapa dan mengucapkan selamat.

Kepada wartawan usai sidang Helmi menjelaskan menjadi pimpinan rapat dalam persidangan AIPA memang memiliki tantangan tersendiri. “Pasti ada bedanya dengan di DPR. Kalau di AIPA kita harus betul-betul menguasai substansi dan bahasa karena rapat dalam bahasa Inggris. Setiap kata ada konotasinya, jadi dalam memimpin sidang kita harus sangat hati-hati terhadap usulan perbedaan kata, yang implikasinya nanti bisa ada pemaknaan lain,” jelasnya.

Dalam persidangan sempat muncul perdebatan tentang kapan peralihan kepemimpinan AIPA diserahkan dari Indonesia kepada Brunei. Ada delegasi yang menyatakan mulai bulan Oktober, sebagian lain September. Mantan koresponden Radio Australia ini dengan tangkas kemudian mengarahkan peserta sidang untuk memperhatikan annex (lampiran) resolusi sebelumnya.

Ia menambahkan dalam Joint Communique ada perminaan untuk bersama-sama meningkatkan kerjasama dalam upaya memberantas money loundering. Solusi yang dikedepankan adalah kerja sama penegakan hukum antar negara Asean diantaranya mempercepat perjanjian ekstradisi. Kesepakatan parlemen ini bisa jadi basis dalam penguatan diplomasi pemerintah Indonesia dengan Singapura.

“Dalam persidangan AIPA parlemen Singapura setuju kok mempercepat perjanjian ekstradisi. Pemerintah seharusnya dapat menggunakan ini sebagai rujukan dalam perundingan antar pemerintah untuk memberantas kejahatan seperti money loundering, penyeludupan manusia, drug trafficking, dll,” imbuhnya.

Dalam Sidang Umum ke-33 AIPA di Lombok, Helmi Fauzi tidak sendiri. Anggota BKSAP DPR RI lainya juga kebagian memimpin jalannya sidang diantaranya Hayono Isman memimpin rapat Komite Masalah Politik, Evita Nursanty menjadi Ketua Sidang Dialog dengan Parlemen Uni Eropa, Nurhayati Ali  Asegaf memimpin sidang Perempuan Parlemen AIPA dan Andi Anzhar Cakra Wijaya pimpinan sidang Dialog dengan Parlemen India.

“Kita dahulu punya politisi yang mampu bicara lantang dalam persidangan-persidangan internasional. Sekarang, saya fikir persidangan yang intens di DPR telah melatih kita bicara, berdiplomasi, pada saatnya DPR juga akan melahirkan politisi-politisi kelas dunia,” demikian Helmy.(iky)/foto:iwan armanias/parle.