Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. Foto : Farhan/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak berharap Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat meningkatkan perannya dalam memberikan sertifikasi produk lokal guna menjaga dan menjamin keamanan produk bagi konsumen. Sebab, menurutnya hingga saat ini jumlah produk lokal yang sudah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dinilai masih sangat minim.

"Yang saya lihat masih minim Pak, upaya untuk mendorong para pelaku usaha termasuk UMKM menerapkan SNI, mengantongi sertifikat untuk meningkatkan nilai dan daya saing produk. Yang ketiga, juga masih minim pemahaman para pelaku usaha terhadap sertifikasi SNI," ujar Amin dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Badan Standardisasi Nasional, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan BPKS Sabang, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Menurut Amin, masih lemahnya produk dalam negeri yang tersertifikasi juga dipengaruhi oleh masih minimnya sosialisasi sertifikasi SNI yang dilakukan BSN. Oleh karena itu, BSN dinilai perlu untuk meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi terhadap keamanan produk dan daya saing.

"BSN perlu meningkatkan orientasi program ke masyarakat, khususnya para pelaku usaha termasuk UMKM agar mereka mengerti tentang peran BSN terutama terkait dengan pentingnya standarisasi mutu produk dan jasa bagi peningkatan daya saing mereka," lanjut Legislator Dapil Jawa Timur IV ini.

Selain itu, BSN juga diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait misalnya dengan Kementerian Koperasi dan UMKM termasuk diantaranya terkait dengan hak cipta, paten dan merek. Terhadap produk impor, BSN juga diminta untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap produk-produk impor yang beredar di Indonesia melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, BUMN dan juga aparat penegak hukum.

"Dan yang berikutnya BSN perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan negara-negara tujuan terkait standarisasi produk ekspor agar tidak menjadi hambatan pelaku usaha atau ekspor kita," imbuh Politisi Fraksi PKS tersebut. (rzq,bia/rdn)