Dukung Pagu Anggaran, Kemenkop-UKM Perlu Perkuat Peran Topang Pertumbuhan Ekonomi

08-06-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Foto : Oji/man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mengatakan setuju dengan pagu indikatif yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) sebesar Rp1,4 miliar termasuk dengan pagu tambahan sebesar Rp1,5 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut penting bagi Kemenkop UKM untuk dapat memperkuat perannya dalam memberikan dukungan kepada Koperasi dan UMKM yang ada di Indonesia.

 

"Mengenai anggaran, saya menyadari bahwa Kementerian Koperasi dan UKM adalah kementerian yang paling banyak berurusan dengan usaha kecil dan menengah. Di Indonesia, tentu kita tahu bahwa walaupun Covid-19 sudah berakhir tapi dampaknya masih dirasakan oleh mereka. Merekalah yang berhasil menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga Indonesia selamat dari pandemi ini," ujar Harris dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

 

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi program-program Kemenkop UKM yang salah satunya adalah membuat pengembangan layanan rumah kemasan. Ia menilai, layanan rumah kemasan ini benar-benar dapat membantu UMKM untuk mempercantik kemasan produk. Untuk itu, ia mendukung program Kemenkop UKM yang akan membangun tujuh rumah kemasan yang dinilai merupakan awal yang bagus.

 

"(Salah satu) masalah yang dihadapi UMKM adalah kemasan, karena rentan produksinya tidak banyak, sehingga kalau dibantu di dalam kemasan, mereka akan sangat tertolong. Kemasan dari produk-produk UKM terutama makanan dan minuman, biasanya itu jelek sekali, sehingga produknya tidak bisa laku di pasar-pasar modern. Apabila ada rumah kemasan, ini akan sangat membantu bagi UKM untuk memasarkan produknya di pasar-pasar modern," jelasnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...