Ketua DPR Marzuki Alie meminta mahasiswa tetap kritis dan mengkoreksi kinerja DPR. Namun sebelum mengkoreksi harus mempelajari tugas dan peran DPR tersebut.

"Jika saya Dirut saya bisa langsung menerapkan target dan pencapaiannya, dan bisa saya langsung peca bila kinerjanya buruk," kata Ketua DPR dihadapan Perwakilan Mahasiswa BEM Sejabodetabek Ramdan, di Gedung Nusantara III DPR, Rabu Sore, (2/10).

Kenapa Ketua DPR sulit mentertibkan Anggota Dewan, terang Marzuki, Pimpinan tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota Dewan yang sering bolos, karena itu merupakan wewenang Fraksi. "Jika para Mahasiswa mengkoreksi harus tahu persoalannya dahulu, dan mampu berpikir nasional secara kritis, jika hanya mendengarkan media massa bisa berantakan," ujarnya.

Menurut Marzuki, Indonesia baru benar-benar  melaksanakan reformasi khususnya di bidang politik itu pada saat Pemilu 2004 lalu. "Bahkan dahulu DPR hanya dianggap sebagai stempel pemerintah," jelasnya.

Terkait pro dan kontra perjalanan dinas DPR, Marzuki menegaskan, dampak dari perjalanan dinas keluar negeri itu baru dirasakan saat undang-undang telah dilaksanakan. "Parlemen itu ada tiga lembaga. Yang paling berbahaya di era otonomi yaitu kepala daerah itu seperti raja kecil dan kewenangannya luar biasa. Sementara DPRD itu tidak punya peran besar karena berdasarkan undang-undang itu bagian dari kepala daerah" tutur Marzuki.

Menurutnya, kinerja DPR dapat lebih maksimal apabila kualitas SDM dapat lebih maksimal khususnya di tubuh Kesetjenan. "DPR miliki kekuatan besar tetapi tidak didukung dengan sistem yang kuat, karena itu perlu ada lembaga yang kuat dan sustain sebagai pendukung anggota Dewan," tambahnya.

Dia menambahkan, ada lembaga di tubuh Kesetjenan yang harus dibentuk seperti budget office, legislation center, maupun  Badan Fungsional Keahlian.(si)/foto:iwan armanias/parle.