Indonesia Lamban dalam Teknologi Keantariksaan

03-10-2012 / KOMISI VII

Indonesia dinilai lambat dan telat memperhatikan keantariksaan, pasalnya, baru saat ini akan membahas RUU Keantariksaan, hal ini menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara yang sudah maju di bidang keantariksaan.

"Indonesia lambat sekali, masa baru membahas RUU Keantariksaan pada tahun 2012 ini,"ujar Guru Besar Hubungan Internasional UKI ida Bagus Rahmadi Supancana saat RDPU dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung Nusantara I, Rabu, (3/10).

Menurutnya, seharusnya bukan tahun 2012 tapi jauh sebelumnya karena kita itu sampai saat ini masih dependen (bergantung) dengan negara yang memiliki  teknologi ruang angkasa. "Dalam konteks teknologi ruang angkasa itu kita membutuhkan kerja sama dengan negara lain," kata Rahmadi.

Dia menambahkan, perlu ada peningkatan kerjasama dan dasar hukum bagi Indonesia sehingga memperkuat posisi tawar kita. "Tahun 2003 sebenarnya saya  sudah membuat draf akademik RUU Keantariksaan dan RUUnya,Bahkan dalam 2006 semuanya saya tulis dalam bentuk buku," katanya.

Soal model keantariksaan di dunia, lanjutnya, Indonesia bisa merujuk Rusia yang sudah memiliki kemandirian di bidang keantariksaan. "Kita bisa mencontoh Rusia, karena Rusia itu mengatur UU Keantariksaannya luas, tidak semuanya detail dalam satu dokumen. Yang detailnya dalam satu dokumen adalah model Australia," ujarnya.

Dia mengatakan, Teknologi ruang angkasa perkembangannya sangat pesat. Jadi kalau buat aturan yang terlalu detail, kita takut ada perkembangan kita kemudian harus mengubahnya lagi. (si), foto : iwan/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...