Legislator Minta Kemendag Perbaiki 'Single Data' Pangan

22-06-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI I Gde Sumarjaya Linggih dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023). Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI I Gde Sumarjaya Linggih menekankan pentingnya single data pangan yang berisi data statistik terkini mengenai kondisi pangan, seperti berapa stok pangan dan berapa kebutuhan di masyarakat. Single data tersebut, menurut Demer, panggilan akrab I Gde Sumarjaya Linggih dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan bantuan (artificial intelligence/AI).

 

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI terkait dengan kewenangan Kementerian Perdagangan yang mengatur persoalan pangan nasional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

 

"Ini tinggal single data sebenarnya yang harus diperbaiki. Single data pangan. Saya meyakini karena bapak mampu berkomunikasi juga dengan kepala dinas-kepala dinas yang lain apalagi dengan kemajuan AI yang sekarang, bisa sekarang ini untuk memperbaiki data statistik yang ada mengenai pangan ini. Sehingga nantinya dengan data statistik yang begitu, kita mudah (melihat) kapan kebanjiran barang, kapan kekurangan barang dan di mana daerah yang kekurangan barang," ujarnya.

 

Lebih lanjut, Demer mengatakan single data tersebut juga bermanfaat bagi daerah dalam melakukan komunikasi kebutuhan-kebutuhan daerah terkait pangan ke pusat. Untuk itu, Demer mendorong Kemendag untuk memperbanyak program yang memanfaatkan teknologi termasuk dalam hal menyinkronkan data pangan.

 

"Program untuk membuat artificial intelligence itu lebih diperbanyak. Artinya menggunakan teknologi lebih diperbanyak termasuk teman-teman di daerah yang walaupun mereka sudah otonomi tetapi mereka tetap bisa berkomunikasi dengan bapak tentang kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya tentang pangan itu sendiri di daerah," jelasnya.

 

Sinkronisasi data tersebut, menurut Politisi Fraksi Partai Golkar juga bermanfaat sebagai langkah pengawasan tata laksana niaga pangan saat ini. "Dengan demikian, tidak ada lagi kecurigaan teman-teman, kecurigaan daripada masyarakat, wah ini karena pengaruh politik impor banyak. Ini kan semua terkontrol sebenarnya ketika kita memiliki data yang pasti kira-kira kebutuhannya sekian," tutupnya. (iru,bia/rdn) 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...