Miliki Peran Krusial, Indah Kurnia Dukung Penguatan BPKP
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati saat saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI dengan BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Senin (26/6/2023). Foto : Mu/Man
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati mendukung penguatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari sisi anggaran. Hal ini dikemukakannya lantaran lembaga tersebut memiliki peran yang krusial dalam mengawal pembangunan nasional.
“Melihat peran BPKP dalam mengawal pembangunan nasional dan sebagai aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, maka saya pikir dengan pengajuan anggaran yang masih reasonable, masih fair khususnya untuk teknis pengawasan. Kami mengajukan bahwa kita harus perkuat posisi BPKP sehingga bisa benar-benar bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal,” ujar Politisi PDI-P tersebut saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI dengan BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Senin (26/6/2023).
Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan usulan penambahan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp154 miliar yang akan digunakan untuk pengawasan pembangunan. Adapun besar anggaran pagu indikatif 2024 untuk program pengawasan pembangunan yang telah disepakati adalah Rp556 miliar.
“Saya Indah Kurnia fraksi PDI Perjuangan, menurut saya BPKP harus kita kuatkan dengan pengajuan yang dimaksud dan tentu saja tetap bisa menjalankan peran dan fungsinya secara benar,” katanya kembali memberikan penegasan terkait persetujuannya atas usulan tambahan anggaran tersebut.
Lebih lanjut, legislator Dapil Jawa Timur I ini menyampaikan agar BPKP bisa bekerja sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo yaitu belanja pemerintah harus menciptakan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efisien. Selain itu APBN dan APBD harus dapat mendorong investasi dan lapangan kerja.
“Yang paling penting, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN dan APBD harus menghasilkan hal yang konkrit dan produktif,” tutup Indah yang juga anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu dalam rapat. (uc/rdn)
