DPR Aceh minta dukungan politik DPR RI khususnya Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

Hal ini disampaikan jajaran DPR Aceh saat pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Kamis (4/9) yang didampingi anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh diantaranya Nasir Jamil dan Nova Iriansyah.

Perwakilan DPR Aceh Teuku Anwar Ramli menjelaskan, keterlambatan RT/RW Aceh sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan. Ruang mengamanatkan dua tahun sejak undang-undang tersebut disahkan, RT/RW Provinsi harus sudah siap.

Ini berarti tahun 2009 RT/RW Provinsi Aceh seharusnya sudah siap. Namun jika RT/RW itu sekarang belum siap, bukan karena tidak patuh pada UU. Menurutnya, hal ini terkait erat dengan Pemerintah Aceh periode yang terdahulu, dimana saat itu mengusulkan RT/RW ke Pemerintah Pusat ingin menambah suta sejuta hektar.

“Provinsi lain ingin mengurangi hutan, tetapi Provinsi Aceh ingin menambah hutan lindung sejuta hektar,” katanya.

“Draft usulan tersebut sudah diajukan DPRA dan  kami tidak mau membahas karena kalau kami setujui apa yang diusulkan oleh eksekutif terdahulu pasti Aceh akan hijau semua, Aceh tidak bisa menjadi daerah yang bisa membangun,” tambahnya.

Dalam hal ini, DPRA menolak dengan melakukan lobbi-lobbi. Diantaranya melakukan lobbi dengan Ketua DPR RI Marzuki Alie yang juga mengatakan tidak setuju dengan penambahan hutan satu juta hektar.

Namun kendalanya, draft tersebut sudah diajukan ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan sudah mendapat persetujuan  subtansi dengan catatan satu juta tadi.

Untuk itu, katanya,  sangat diperlukan dukungan politik dari Tim Pemantau Otonomi Khusus ke BKPRN dan ke Kementerian Kehutanan untuk bisa merevisi usulan yang lama satu juta hektar, karena pola ruang yang sudah disepakati bersama sekarang jauh berbeda dengan apa yang sudah diusulkan.

Dalam hal ini, dia menyadari kekuatan politik dari DPR Aceh tentunya tidak seampuh di DPR dan DPRA berharap DPR dapat mendorong secara politis.

“Kami sadari bahwa kekuatan politik kami kalau ke Pusat tentu tidak ampuh yang ampuh tentu bapak-bapak yang ada di DPR yang dapat mendorong secara politis,” katanya.  

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Proyo Budi Santoso mengatakan perjuangan untuk ini harus sabar, ulet, dan tekun. “Insya Allah dengan didampingi oleh tim dapat berhasil dengan baik dan tentunya kami Tim Pemantau Aceh dan Papua  berpihak pada kawan-kawan semua,” kata Priyo.

            Dia mengusulkan supaya ini dikawal secara bersama-sama dan Bappeda diharapkan turun gunung untuk kepentingan masyarakat keseluruhan. “Namun saya pastikan mendukung ini,” tambah Priyo. (tt)foto:wy/parle