Komisi I DPR RI mengkhawatirkan frekuensi dan siaran yang ada di wilayah perbatasan. karena itu,  perlu segera di lakukan program pemetaan penyiaran di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh KPI.

Sehubungan dengan itu, Komisi I akan segera memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan pihak lainnya guna mencari solusi komprehensif permasalahan penyiaran di wilayah perbatasan NKRI.

Demikian salah satu kesimpulan dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan (F-PD), dengan KPI Pusat, Senin (8/10), di Gedung DPR RI.

Anggota Komisi I Ahmad Zaki Iskandar Zulkarnain (F-PG) menyampaikan keprihatinannya terhadap masuknya frekuensi dari luar negeri, yang ada di daerah-daerah perbatasan. “Frekuensi yang ada di perbatasan memprihatinkan, mudah sekali perbatasan kita diterobos oleh frekuensi-frekuensi asing,” keluhnya.

Anggota DPR lainnya, Ahmad Muzani (F-P.Gerindra) mengungkapkan bahwa di daerah perbatasan selalu ada siaran frekuensi yang menggangu. Dia menyarankan agar dibuka frekuensi televisi atau radio di wilayah perbatasan, sehingga dimungkinkan ada siaran Indonesia yang ada di sana.

Ssaran solusi yang lebih hemat, lanjut Muzani, yaitu diberikan frekuensi kepada RRI atau TVRI untuk siaran di provinsi perbatasan untuk memperluas jangkauan.  Usulnya tersebut tidak ditujukan kepada pihak swasta, dia pesimis kalau swasta mau berinvestasi di daearah perbatasan , karena secara enonomi jelas tidak ekonomis.

“kalau dibiarkan maka penguasaan siaran dan informasi di daerah-daerah perbatasan perlu ditegakan dikuasai oleh negara. Harus dipikirkan implikasinya lebih serius.,” tegas Muzani.

Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto, menjelaskan  pada kenyataanya di daerah Bengkalis ada 28 cenel radio masuk ke Indonesia. Dia mengatakan ada solusi terutama agar lembaga penyiaran diberikan keleluasaan untuk melakukan on air dan eksisthing di daerah perbatasan. (as)foto:wy/parle