Legislator Pertanyakan Efektivitas Penggunaan Smart Meter AMI pada Pelanggan

05-07-2023 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno dalam rapat kerja dengan Dirut PT PLN di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto : Geral/Man

 

PLN akan mengganti meteran listrik konvensional dengan Smart Meter 'Advance Metering Infrastructure' (AMI). Alat ini dinilai dapat mengumpulkan informasi penggunaan atau konsumsi listrik pelanggan secara otomatis, lalu mengirimkannya ke perangkat milik konsumen dan produsen. Sehingga dengan alam Smart Meter AMI, hal itu dapat mempermudah pelanggan untuk mengetahui tagihan listriknya setiap bulan.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mempertanyakan efektivitas penggunaan Smart Meter AMI kepada pelanggan. “Kita ingin tahu program Smart Meter terbaru milik PLN bagaimana cara penggunaannya dan implementasinya dari pemasangan perangkat ini,” katanya dalam rapat kerja dengan Dirut PT PLN di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan, program Smart Meter AMI yang dipromosikan oleh PLN untuk mengganti menteran listrik konvensional harus betul-betul mempermudah masyarakat dalam mengelola tagihan listriknya.

 

“Makanya pak dirut kami Komisi VII undang bapak salah satunya pertanyakan program Smart Meter AMI ini, kita harap program ini benar-benar membantu masyarakat dalam mengetahui tagihan listrik setiap bulan,” imbuh Eddy.

 

Seperti yang diketahui Smart Meter AMI yakni smart meter sebagai alat pengukur listrik yang dilengkapi dengan sistem komunikasi digital yang lebih canggih, akurat dan berkualitas. Smart Meter AMI diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan karena pelanggan bisa mengetahui profil beban sekaligus tagihan listrik berjalan secara realtime melalui aplikasi PLN Mobile. (tn/aha)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...