Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Ade Rezki Pratama (tengah) saat Timwas Haji DPR RI mengadakan pertemuan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Kota Madinah dalam rangka mencari data dan menerima masukan terkait dengan pelaksanaan haji khususnya di sektor kesehatan, Selasa (4/7/2023). Foto : Oji/Man

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Ade Rezki Pratama berharap agar Pemerintah, melalui kerja sama antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), benar-benar dapat melakukan monitoring secara ketat terkait kesehatan calon jemaah haji.

Sebab, menurutnya, ibadah rukun Islam kelima otu merupakan ibadah yang sarat menguras stamina. Sehingga, monitoring kesehatan diperlukan mulai dari sebelum keberangkatan, sampai pada puncak Ibadah Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina

"Kami menemukan selama penyelenggaraan haji mulai dari sebelum keberangkatan sampai pada saat puncak haji baik itu di Arafah, Muzdalifah dan Mina bahwa jemaah reguler kita banyak yang terkena penyakit-penyakit tertentu seperti batuk, pilek, pneumonia, ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan demensia," ujar Ade usai Timwas Haji DPR RI mengadakan pertemuan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Kota Madinah dalam rangka mencari data dan menerima masukan terkait dengan pelaksanaan haji khususnya di sektor kesehatan, Selasa (4/7/2023).

Menurut Legislator dari Dapil Sumatera Barat II ini, sekitar 30 persen dari jemaah haji reguler adalah Lanjut Usia (Lansia). Para Lansia ini saat menunaikan ibadah Haji mengalami demensia. Dampaknya, banyak jemaah haji yang mengalami demensia itu mengalami beberapa heat stroke maupun penyakit-penyakit lainnya sebelum puncak haji dilaksanakan.

Bahkan, banyak data menyebutkan, jemaah haji Indonesia yang meninggal disebabkan karena serangan stroke tersebut.

"Kita menemukan jemaah reguler ini mengalami yang namanya shock secara mental maupun psikologi ini terkait juga dengan beberapa peristiwa yang dialami oleh jemaah kita. Di antaranya adalah peristiwa teknis yang terkait dengan tidak komitmennya mashariq dalam memberikan kewajibannya," ungkap Anggota Komisi IX ini.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa hak yang harusnya diperoleh jemaah reguler tidak terlayani sehingga terlunta-lunta. Seperti ketersediaan bus jemputan yang terlambat datang sehingga menyebabkan jemaah Indonesia mengalami beberapa penyakit akibat kelahan yang cukup ekstrem. Terlebih, mashariq tersebut dalam memberikan konsumsi makanan tidak sesuai dengan komitmen dari yang sudah disepakati.

"Kita melihat bahwa kesehatan haji Indonesia itu tidak hanya dari kondisi awal kesehatan jemaah haji itu sendiri saat berangkat tetapi juga terkait dengan kendala-kendala teknis yang dihadapi selama penyelenggaraan haji di Makkah dan Madinah," tutup Ade. (oji/rdn)