Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Pos Indonesia terkait penanganan logistik Pemilu 2024, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Foto: Oji/nr

PT Pos Indonesia (Persero) menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendistribusikan logistik Pemilu serentak pada 2024 mendatang. Kepada perusahaan logistik tertua di Indonesia tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengingatkan agar dalam pendistribusian logistik yang mulai menggunakan teknologi untuk memantau secara real time distribusi logistik Pemilu, Pos dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin berpotensi menjadi kendala. Seperti kurangnya pengetahuan teknologi di daerah-daerah tertentu.

"Yang kedua tentu kita harapkan niat PT Pos ini kan jelas adalah untuk mempermudah kinerja dalam menyalurkan logistik Pemilu melalui improvisasi teknologi. Jangan sampai ini menjadi bumerang yang akan mengganggu jalannya proses pemilu dan juga membuka potensi masalah baru dalam proses pemilu ini, saya pikir nanti silahkan dijelaskan oleh PT Pos," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pos Indonesia terkait penanganan logistik Pemilu 2024, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Lebih lanjut, Muslim juga mengingatkan agar Pos Indonesia dapat mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan logistik dan sistem koordinasi dengan KPU utamanya setelah Indonesia melakukan pemekaran wilayah dengan adanya provinsi-provinsi baru. Hal tersebut, agar distribusi logistik Pemilu 2024 dapat tersebar dengan baik hingga pelosok negeri.

"Setelah Pemilu 2019 yang lalu negara kita telah berkembang secara administrasi. Dimana terjadi pemekaran wilayah, bahkan baik provinsi kita hari ini kan dari 34 kan sudah 37 dan provinsi yang baru ini. Bapak tahu juga bagaimana kondisi seperti di Papua Barat dan papua Tengah. Nah ini tentu kita berharap bagaimana sih kesiapan PT Pos Indonesia dalam mengantisipasi hal-hal ini, baik dari data kebutuhan logistiknya dan juga sistem koordinasi seperti apa yang dibangun dengan pihak KPU," jelas Legislator Dapil Aceh II tersebut.

Terakhir, Muslim berharap ke depan Pos Indonesia dapat terus berkembang dan berinovasi, sehingga tidak kalah dengan perusahaan logistik swasta. "Kita berharap PT Pos ini harus menjadi motor Pak. Jadi jangan sampai kita kalah dengan khususnya perusahaan swasta yang begitu pesat perkembangannya hari-hari ini dengan menggunakan segala teknologi. Kita berharap betul-betul memang PT Pos menjadi pemantik utama. Bagaimana membangun sinergitas dengan perusahaan-perusahaan swasta atau betul PT Pos kan nggak mungkin bisa bekerja sendiri berkaitan dengan penyaluran logistik ini," tutupnya. (bia/aha)