Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komnas HAM yang menyampaikan masukan tentang rekam jejak 30 calon anggota Komnas HAM. Masukan tersebut sangat mendukung proses uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Input ini peting agar kita tidak salah pilih. Kita harap penilaian rekan-rekan LSM objektif, seandainya 30 kandidat ini tidak ada yang memenuhi kualifikasi sampaikan saja, bagi saya lebih baik kita cari yang lain,” kata anggota Komisi III dari FP3 Ahmad Yani dalam RDPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/12).

Anggota Komisi III dari FPDIP Eva Kusuma Sundari berharap dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM yang akan datang terpilih kandidat yang mampu meningkatkan wibawa lembaga. Ia menilai jajaran pimpinan periode lalu belum optimal dalam bekerja dan lebih banyak mengumbar berita di media.

“Problem komnas adalah tidak punya daya tekan. Ada baiknya untuk menguatkan temuan bekerja sama dengan Komisi III yang bisa memanfaatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jadi saya nilai ada genit-genitnya juga Komnas HAM itu, karena memilih lebih sering muncul di media,” tandasnya.

Hariz Azhar juru bicara koalisi menjelaskan hasil rekam jejak telah dikumpulkan sejak proses seleksi tahap I, mulai dari penelusuran CV, wawancara, monitoring media hingga pelaksanaan uji publik. “Dari 30 orang kandidat kami menilai 6 nama tidak layak dipertimbangkan untuk menjadi anggota Komnas HAM periode 2012-2017,” jelasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komnas HAM juga menyampaikan 15 nama yang dinilai layak dan 9 nama lainnya patut dipertimbangkan untuk dipilih dalam fit and proper test nanti. Seluruh hasil penilaian secara resmi diserahkan dalam amplop tertutup kepada perwakilan 9 fraksi yang ada di Komisi III.

Mereka juga menggarisbawahi 8 kriteria komisioner Komnas HAM yaitu; memiliki integritas, memiliki keberanian yang kuat untuk memberikan perlindungan dan pemajuan HAM, independen, imparsial, transparan, akuntabilitas, memiliki pemikiran strategis dan sistematis untuk pencegahan pelanggaran HAM dan memahami serta mengakui universalitas HAM.

Koalisi didukung beberapa LSM diantaranya KontraS, Elsam, HRWG, Imparsial, YLBHI, Migrant Care, HuMa, Walhi dan PBHI Jakarta. Mereka juga menyampaikan komitmen akan terus memantau seluruh proses uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilaksanakan Komisi III. (iky)foto:wy/parle