Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke PT Pupuk Kujang Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (17/7/2023). Foto: Saum/nr

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengingatkan PT Pupuk Kujang untuk memastikan ketersediaan suplai gas demi rencana revitalisasi pabrik. Tanpa suplai tersebut, revitalisasi pabrik pupuk tidak akan memberikan implikasi yang diharapkan, yaitu peningkatan produksi pupuk komersial guna menekan kelangkaan pupuk.

“Padahal, pada sisi lain, kebutuhan (pupuk) selalu meningkat sejalan dengan menurunnya unsur hara (di dalam tanah). Bicara kehebatan masa depan pabrik pupuk (lewat revitalisasi pabrik). Kalau sumber gasnya tidak ada sebagai bahan baku pembuatan pupuk, ya dia tidak bisa akan bisa inovasi,” ungkap Herman kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke PT Pupuk Kujang Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (17/7/2023).

Diketahui, hingga saat ini, PT Pabrik Pupuk Kujang mengandalkan produksi pupuk dari dua pabrik yang memasuki usia puluhan tahun, yaitu Pabrik Kujang 1A dan Pabrik Kujang 1B. Dirinya menilai dua pabrik tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pupuk yang secara konsisten meningkat. Maka dari itu, ungkapnya, upaya revitalisasi pabrik menjadi sebuah keniscayaan yang harus diikuti dengan peningkatan kuota suplai gas.

“Volume dan produksi kapasitas pabrik pupuk gak naik, malah relatif turun. Bahkan, semakin turun lagi karena menjual amoniaknya, nah ini jadi problematikanya sendiri. Ini penting, saya (akan) bawa nanti ke rapat yang lebih komprehensif, yang lebih besar lagi nanti, baik dengan Direktur Utama holding dan jajarannya maupun dengan Kementerian terkait dengan Kementerian BUMN. Nanti kami akan bicarakan tentang bagaimana masa depan pabrik pupuk serta merencanakan bahan baku utamanya yaitu gas,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Herman pun mempertanyakan upaya PT Pupuk Kujang yang berencana melakukan pembangunan pabrik pupuk di Batang, Jawa Tengah. Menurutnya, jika tidak diperhitungkan secara komprehensif maka akan menimbulkan kerugian bagi negara. 

Terakhir, ia menegaskan perlunya menjunjung nilai keterbukaan antar-BUMN. Sebab, Kementerian BUMN sebagai kementerian yang menaungi BUMN, nilainya, perlu mendorong implementasi nilai transparansi di setiap BUMN karena akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja.

"Kenapa (BUMN) tidak diusahakan menjadikan sumber keuangan negara dan sumber kemakmuran rakyat? Tidak lagi (sekadar) menjadi sumber keuntungan yang secara langsung maupun tidak langsung. BUMN itu bisa berkontribusi kepada rakyat, Ini yang harus dipikirkan oleh Kementerian BUMN. Oleh karena itu, temuan-temuan ini bagi saya akan ditindaklanjuti pada rapat-rapat selanjutnya," tutup legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII. (ts,iru/rdn)