Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Dep/nr

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan pariwisata. Selama sepuluh tahun terakhir ini Kabupaten Banyuwangi menurutnya menunjukkan upaya yang serius untuk mengembangkan pariwisata, terutama pariwisata berbasis budaya lokal, sebagai salah satu sektor pembangkit pertumbuhan ekonomi.

Hetifah bilang melalui investasi dalam infrastruktur, diversifikasi produk kreatif dan produk wisata, promosi yang intensif, serta penghargaan dan pengakuan yang diterima, Banyuwangi berhasil menarik perhatian wisatawan dari dalam dan luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui sektor pariwisata. 

Kabupaten Banyuwangi berhasil mengubah citranya, dari “kota santet” menjadi “kota internet”. Banyuwangi menawarkan berbagai daya tarik seperti keindahan alam, budaya dan tradisi, seni dan kerajinan, kuliner, serta ekowisata. 

“Hasil pertemuan kami dengan Pemkab dan pegiat pariwisata di Banyuwangi, mencatat beberapa kiat dan strategi pengembangan pariwisata yang patut dicontoh oleh daerah lain,” ungkapnya dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, baru-baru ini. 

Pertama, adanya kepemimpinan berkelanjutan, visi yang jelas, serta kolaborasi antar instansi terkait. Sejak sekitar duabelas tahun ini, Pemkab Banyuwangi mengembangkan visi membangun budaya lokal, pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan visi yang jelas, yaitu “keberpihakan kepada masyarakat lokal”. 

“Komitmen ini juga didukung para pemimpin instansi di Banyuwangi, sehingga menggerakkan perangkat birokrasi sebagai penggerak berbagai program pariwisata dengan menggandeng masyarakat,” katanya. 

Kedua, adanya dukungan sejumlah aturan atau regulasi yang berpihak kepada kearifan lokal, tradisi dan budaya, yang antara lain diwujudkan melalui kebijakan tata ruang dan tata bangunan, serta penguasaan lahan yang adil, sehingga masyarakat tetap terlibat dalam pengembangan industri pariwisata tanpa tergusur oleh kekuatan investasi dari luar. 

“Kebijakan sustainable tourism dipertahankan, dengan menjaga keaslian budaya, adat-istiadat, hingga kepemilikan lahan, diupayakan tetap menjadi milik masyarakat lokal,” jelasnya. Ketiga, adanya dukungan pengembangan wisata yang bermodel community based tourism, dimana komunitas lokal terlibat aktif dengan terbentuknya berbagai komunitas dalam bentuk asosiasi pariwisata. 

“Setiap pelaku dan komunitas, berasosiasi dan bekerjasama, mulai dari pemilik homestay, Pokdarwis, pramuwisata, operator tour dan travel, dan lain-lain, sehingga memudahkan mereka untuk bekerjasama dan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah setempat,” katanya. 

Keempat, adanya keterlibatan dan partisipasi langsung dari masing-masing komunitas yang ada di masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai even daerah. Keterlibatan masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat adalah pelaku sekaligus penerima manfaat dari pengembangan pariwisata.

Selain pengembangan infrastruktur dan dukungan regulasi, peran pemerintah terbatas kepada kebijakan untuk melakukan akurasi dan memberikan stimulir bagi tumbuhnya berbagai atraksi (event budaya) dan ameniti (keramahan penduduk) yang memang sudah ada di masyarakat.

“Inilah beberapa hal yang bisa dilelajari dari pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten ini memberikan banyak hal yang patut dicontoh dalam membangun pariwisata daerah yang bersifat bottom up, bukan top down. Salam dari Banyuwangi, 'the Sunrise of Java',” tutupnya. (rnm/aha)