PARLEMENTARIA, Jakarta – Sumber daya manusia di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), baik periset, peneliti, maupun perekayasa, dinilai masih terbatas kemampuannya. Kondisi ini terjadi di berbagai bidang penelitian dan berpotensi mengganggu ekosistem riset. Permasalahan internal tersebut diharapkan segera teratasi agar percepatan inovasi nasional dapat terwujud.

“Tahun 2024 BRIN mendapatkan anggaran lebih dari Rp5 triliun, kemudian tahun ini diputuskan mengalami pemotongan anggaran. Padahal ini akan berdampak pada penelitian dan inovasi nasional,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijaya, saat rapat dengan Kepala BRIN di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Parlemen, Rabu (5/2/2025).

Ia menilai bahwa keberhasilan BRIN sebagai lembaga riset sangat bergantung pada kualitas penelitinya, sementara mencetak peneliti yang mumpuni membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu, BRIN harus berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), dengan memastikan para peneliti, periset, dan perekayasa lebih produktif serta kompetitif dalam pekerjaannya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba, menilai BRIN sebagai lembaga superbody karena menjalankan tiga fungsi sekaligus, yakni merumuskan kebijakan, mengimplementasikannya, dan mengawasi jalannya riset. Namun, menurutnya, saat ini anggaran BRIN justru lebih banyak digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dibandingkan dengan pengembangan riset dan inovasi.

“Dari total anggaran BRIN tahun 2025 sebesar Rp5,8 triliun, sebagian besar digunakan untuk gaji dan operasional, sementara hanya Rp2,01 triliun yang dialokasikan untuk program riset dan inovasi. Jika anggaran lebih banyak terserap untuk operasional dan gaji, bagaimana BRIN bisa menghasilkan produk riset yang berkualitas?” paparnya.

Anita menambahkan bahwa ekosistem riset seharusnya memaksimalkan potensi pengembangan sistem produksi pengetahuan. Namun, menurutnya, kebijakan BRIN justru mengacaukan ekosistem riset yang telah dibangun.

“Pemangkasan anggaran juga dikhawatirkan berdampak pada program riset dan inovasi yang sedang berjalan. BRIN harus lebih terbuka dalam mengidentifikasi program mana yang harus dipertahankan dan mana yang tidak,” tandasnya. (tn/aha)