Kurniasih Usulkan Pembebasan Bea Masuk Barang-Barang PMI

04-08-2023 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Munchen/nr

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menindaklanajuti usulan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar mendapatkan keringanan dan kemudahan dalam pengiriman barang ke Indonesia. Ia menyebut pihaknya sudah menyuarakan langsung ke BP2MI tentang laporan banyaknya barang-barang PMI yang dibongkar oleh petugas Bea Cukai. 

 

Beberapa bahkan melaporkan barang hilang tau tidak sampai dan ada oknum yang meminta sejumlah uang untuk pengiriman barang sampai ke alamat. "Kami sudah melaporkan dalam Rapat Kerja dengan BP2MI, sekarang kami tagih bagaimana perkembangannya. Saya mendorong pembebasan bea masuk khusus untuk teman-teman PMI karena mereka sudah kita akui sebagai pahlawan devisa namun tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri," sebut Kurniasih dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8/2023).

 

Menurut informasi, Dirjen Bea Cukai dan BP2MI sudah melakukan beberapa pertemuan untuk membahas regulasi tentang bea masuk khusus bagi PMI. Kurniasih menginginkan, regulasi yang bisa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut memberikan kemudahan dan keringanan bagi PMI yang mengirim barang ke Tanah Air. 

 

"Selain pengiriman uang ke Tanah Air yang bisa menggerakkan perekonomian nasional, pengiriman barang-barang terutama barang modal usaha bisa menjadi solusi bagi purna PMI setelah kembali ke Tanah Air. Sehingga adil rasanya jika ada pembebasan bea masuk barang khusus bagi PMI," terang Kurniasih.

 

Terlebih lagi bagi PMI yang habis masa kontraknya dan harus kembali ke Tanah Air, mereka lebih membutuhkan keringanan bahkan pembebasan bea masuk bagi pengiriman barang-barang kembali ke Tanah Air.

 

"Pengiriman barang PMI ke Tanah Air bisa jadi karena kontraknya habis, sehingga mereka justru perlu mendapat dukungan nyata dengan pembebasan bea masuk. Jiak regulasi ini hadir dan memihan teman-teman PMI itu sesuai dengan aspirasi mereka selama ini yang masuk ke kami," pungkasnya. (ann/aha)

BERITA TERKAIT
Target Juni 2025, Netty Aher Pertanyakan Insentif RS Agar Terdorong Implementasikan KRIS
12-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher mempertanyakan kepada Menkes terkait insentif yang bisa diberikan kepada...
Obon Tabroni Usul BPJS Kesehatan Dapat Cover Pengobatan bagi Korban Kejahatan
11-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengusulkan korban kejahatan, termasuk korban begal ditanggung BPJS Kesehatan. Pasalnya,...
Kurniasih Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Tekan Penyakit Katastropik
11-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendukung peluncuran program Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh pemerintah yang dimulai...
BPJS Kesehatan Belum Maksimal Berkoordinasi dengan Pemda
11-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum optimal...