Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Jaka/nr

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polisi Republik Indonesia (Polri) melakukan langkah konkret menyikapi berbagai ancaman kejahatan lintas negara di ASEAN. Dia menilai, kasus kejahatan lintas negara Asia Tenggara sudah sangat meresahkan.

"Komisi III berharap, Kapolri dapat menjadi aktor utama yang mendorong munculnya langkah-langkah konkret dalam penyelesaian kejahatan di kawasan," ujar Sahroni dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, Selasa, (22/8/3023).

Hal itu diungkapkan Sahroni merespons digelarnya ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibuka Presiden Joko Widodo secara daring, Senin (21/8).

Legislator Partai NasDem itu menilai berbagai kasus lintas negara ASEAN sudah sangat meresahkan dan patut menjadi perhatian. Di antaranya, peredaran narkoba, terorisme, penyelundupan, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ini semua, kan, juga ranah pekerjaan kepolisian. Jadi, Pak Kapolri harus perjuangkan agar jangan sampai Indonesia jadi sasaran kejahatan dari luar negeri," lanjut Sahroni.

Ia berharap negara-negara yang hadir dalam AMMTC bisa berkomitmen melakukan pemberantasan TPPO. Menurut Sahroni, TPPO akan sulit diberantas jika masing-masing negara masih melihat ini dengan tingkat urgensi yang berbeda.

“Terutama soal TPPO, saya rasa perlu ada kerja sama kuat dari seluruh negara yang hadir, untuk memberantas ini," tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Berbagai kejahatan lintas negara perlu menjadi perhatian serius. Sahroni melihat, Indonesia kerap dirugikan dengan adanya kejahatan ini. Berbagai aksi penyelundupan dari luar negeri juga telah memicu timbulnya serentetan tindak kejahatan di dalam negeri.

“Indonesia kerap jadi tempat senjata dan narkoba diselundupkan, WNI jadi objek trafficking, jadi sarang teroris. Intinya, Indonesia jadi tempat ‘nyaman’ bagi kriminal internasional. Ujungnya kriminalitas di dalam negeri ikut meningkat. Ini harus kita perjuangkan untuk diberantas. Untuk itu, tentu harus dengan koordinasi yang kuat dengan para mitra dari negara ASEAN," tukas Sahroni. (we/aha)