Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo saat menyerahkan pandangan Fraksi PAN atas RAPBN 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Foto: Kresno/nr

Fraksi PAN DPR RI menyampaikan tanggapannya atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024. Tanggapan fraksi itu disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PAN yakni, Eko Hendro Purnomo, yang menyebutkan pemerintah harus dapat memanfaatkan momentum pemilu di tahun depan.

"Perhelatan Pemilu 2024 akan menjadi salah satu momentum kebangkitan konsumsi dan investasi yang lebih produktif. Seiring dengan terjaganya kondusifitas keamanan, sosial, politik, Fraksi PAN berharap agar Pemerintah dapat memanfaatkan pesta demokrasi ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan," ujarnya saat Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I, Selasa (22/8/2023).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mematok pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 persen, dimana Fraksi PAN menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintah sebesar 5,2 persen bersifat moderat dan realistis. Untuk itu, fraksi ini turut mengingatkan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Fraksi PAN juga mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga inklusif dan berkelanjutkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, memajukan UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya," terang Eko.

Sementara itu berbicara soal inflasi sebesar 2,8 Persen, Fraksi PAN menilai inflasi yang ditargetkan pemerintah cukup realistis. Hal ini mengingat tren penurunan inflasi domestik yang saat ini terjadi karena keberhasilan Pemerintah dalam menjaga harga pangan tetap stabil hingga semester awal tahun ini.

Namun demikian, Fraksi PAN mengingatkan kepada Pemerintah karena dunia sedang dihadapkan pada krisis iklim. Fenomena El Nino menjadi kekhawatiran yang saat ini sudah merugikan para petani di Indonesia.

Eko mencontohkan kondisi petani bawang merah di Kabupaten Pidie Aceh mengalami penurunan produksi, sawah di Kabupaten Indramayu tidak dapat ditanami padi oleh petani, hingga petani jagung di Gorontalo yang mengalami gagal panen. "Maka dari itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah," tukasnya.

Berkenaan begitu besarnya pengaruh Perubahan Iklim terhadap perekenomian hingga hajat hidup masyarakat Indonesia, maka Fraksi PAN mendorong agar RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang diusulkan oleh Fraksi PAN agar dapat segera dibahas oleh Pemerintah dan DPR. (aha)