Legislator Minta Menkeu Berikan Insentif untuk Kementerian yang Pendapatannya Naik

29-08-2023 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat mengikuti Rapat Kerja Banggar DPR dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023). Foto: Jaka/nr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Andi Akmal Pasluddin, mengeluhkan anggaran kementerian/lembaga tahun 2024 turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk memberikan insentif bagi kementerian yang pendapatannya naik.

 

Andi melihat, anggaran kementerian yang dipangkas Sri Mulyani merupakan mitra Komisi IV, antara lain Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

“Saya memberikan saran kalau kita lihat, bahwa selama kurang lebih 10 tahun ini, kita melihat perlu ada insentif bagi kementerian yang PNBP-nya naik. Karena kami di Komisi IV, saya melihat sendiri bahwa selama 10 tahun ini ada penurunan sangat tajam anggaran,” kata Andi dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

 

Andi mewakili Komisi IV, mencermati anggaran Kementan selama 10 tahun terakhir turun 50 persen dari Rp 32 triliun jadi Rp 14 triliun. Sedangkan anggaran KKP dari Rp 12 triliun menjadi Rp 6 triliun, dan anggaran KLHK yang awalnya sekitar Rp 10 triliun menjadi Rp 8 triliun.

 

“Sementara dari kinerja kenaikan PNBP-nya ini kenaikannya lumayan. Kalau KLHK kontribusinya Rp 5 triliun lebih, KKP di atas 1,5 triliun,” ujarnya. Andi menyarankan Sri Mulyani agar memberikan insentif naik untuk pagu anggaran ke depannya, karena anggaran Kementerian dialokasikan untuk masyarakat kecil dan daerah.

 

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengaku akan melihat mekanisme penerapan terlebih dahulu. DPR juga tengah membahas RAPBN tahun 2024. “Nanti kita lihat ya mekanismenya,” imbuhnya. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...