Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir saat mengikuti pertemuan Rapat Kunjungan Kerja Komisi VII ke Pekanbaru, Riau pada Jumat (2/9/2023). Foto: Ucha/nr

Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir meminta Pertamina Hulu Rokan untuk memberikan kontribusi dan legasi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Riau. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kunjungan Kerja Komisi VII ke Pekanbaru, Riau pada Jumat (2/9/2023).

“Dari dulu mulai dari Caltex, Chevron kami ini masyarakat Riau nih hanya melihat saja. Memang proses pertamina, negara dengan pemerintah daerah sekarang ada memang pembagian 10% tapi apa investasi yang bisa dinikmati masyarakat Riau dengan hadirnya Pertamina di sini, dengan penghasilan yang sangat besar?” tutur Nasir kepada Parlementaria.
 

Politisi Partai Demokrat ini lantas mengungkapkan keinginannya agar PHR bisa membangun atraksi wisata di berbagai daerah yang nantinya bisa yang bisa dinikmati masyarakat Riau sekaligus menjadi legasi yang ditinggalkan oleh PHR kelak. Ia lantas menyoroti besaran dana CSR.
 

“Kami minta ada zona-zona yang dibangun menjadi (tempat) wisata jadi peninggalan sejarah (PHR) yang nanti bisa dilihat oleh masyarakat di Riau. Tadi ada 50-60 miliar anggaran CSR tapi kita masyarakat Riau nggak tahu dimana duit ini? Di mana barang ini? Jadi saya minta ke depan dilibatkan dan sampaikan bahwa (misal) membangun 100 miliar untuk wisata bisa menjadi devisa dan memasukkan daerah bagi kami dan hadirnya Rokan di sini terasakan dan ternikmat kan oleh masyarakat yang ada di Provinsi Riau,” ujar Legislator Dapil Riau II itu. 
 

Dengan gamblang Nasir mengatakan bila PHR tidak bisa memberikan kontribusi dan legasi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Riau maka pengelolaan Blok Rokan sebaiknya diserahkan kepada masyarakat Riau. Meski begitu ia masih yakin bahwa Pertamina bisa memberikan upaya terbaiknya termasuk dengan mendatangkan para ahli dari negara maju yang mampu mengolah sumber daya minyak bumi.
 

“Kalau nggak ya udah biar kami aja yang mengelola blok Rokan ini sama juga yang seperti dilakukan oleh daerah-daerah lain. Kalau disampaikan tadi, 85% pekerjanya Rokan ini masyarakat Riau saya rasa tinggal ‘tukar kunci kontak’ aja. Tapi kita percaya Pertamina dan kami minta carilah orang-orang pintar seperti negara-negara maju,” lanjutnya.
 

Nasir pun memberikan contoh yang terjadi di Dubai, UAE yang tak segan menggunakan tenaga ahli dari negara lain. Sebagai wilayah penghasil minyak bumi, Dubai bisa berkembang jauh dari sisi teknologi sekaligus menjadi salah ikon wisata internasional. 
 

Menutup pernyataannya, Nasir menyadari cadangan minyak bumi dapat berkurang dan habis. Untuk itu sektor wisata dapat menjadi legasi yang dihadirkan oleh perusahaan agar daerah tersebut bisa tetap mendapatkan pemasukan kelak.
 

“Nah kita ingin Indonesia seperti itu (Dubai) dengan hasil minyak ini. Hasil minyak ini ada jangka waktu habis dan pasti habis. Nah tapi kalau kita bangun (atraksi) wisata yang besar untuk negeri ini, mungkin bisa dibangun Universal studio milik Pertamina Rokan. Nah ini bisa menjadi pemasukan,” tutupnya.
 

Wakil Ketua Komisi VII, Dony Maryadi Oekon yang juga menjadi pimpinan rapat juga menyampaikan hal senada. Ia pun tak penampik adanya keluhan terkait dengan hal ini namun ia menyakini kondisi akan menjadi lebih baik saat perusahaan tersebut berada dalam kendali pertamina.
 

“Tolong masyarakat daerah ini lebih dihargai. Hasil bumi mereka diambil dan dimanfaatkan untuk masyarakat luas tapi ada impact-nya juga untuk masyarakat Riau dari hasil bumi yang kita ambil. Kalau saya lihat dengan program pendidikan, pegawai lokal segala macam, Insyaallah dengan keberadaan Pertamina ini akan jauh lebih baik,” ujar Politisi PDI-Perjuangan itu.
 

Dalam rapat disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Chalid Said Salim beberapa bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan tersebut antara lain dukungan untuk Desa Wisata Kampung Patin & Rupat, Sentra Budaya & Ekraf Melayu Riau, Restorasi Mangrove dan beberapa lainnya.
 

Wilayah kerja Blok Rokan digadang menjadi operasi onshore terbesar di Indonesia yang meliputi 7 Kabupaten/ Kota di Riau (Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai). Blok Rokan sendiri dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan sejak 2021 usai serah terima dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang telah mengelola wilayah tersebut selama 50 tahun. (uc/aha)