Kemendag Perlu Melakukan Penyesuaian Terbaru HET di Pasaran

05-09-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat Rapat Kerja Komisi VI dengan Kemendag di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023). Foto: Dep/nr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) produk-produk dalam negeri sudah tidak up to date (penyesuaian terbaru) lagi dengan harga yang ada di pasaran. Sebab, beberapa HET produk yang berlaku saat ini banyak memang tidak akan bisa tercapai sebagaimana ditetapkan pemerintah. Ia mencontohkan HET minyak goreng yang berada di harga Rp14 ribu per liter. Jika dilihat di pasaran, HET tersebut masih sulit dipenuhi.

 

"Sebagai contoh ya misalnya seperti HET minyak goreng yang angkanya Rp14 ribu. Nah sampai sekarang saya rasa belum bisa tercapai juga Rp14 ribu. Karena di Minyakita sendiri saya cek kisaran Rp15 ribu. Minyak goreng premium Rp20 ribu, bahkan (minyak goreng) curah sendiri Rp14.800.  Artinya memang sebenarnya dari sisi market ya memang tidak akan bisa tercapai (HET minyak goreng) Rp14 ribu," jelas Martin dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kemendag di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

 

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga meminta Kemendag untuk melakukan pengecekan di lapangan terhadap acuan HET yang berlaku saat ini. Sehingga, aturan HET tidak hanya tertuang dalam Permendag, tetapi benar-benar terimplementasi di pasaran.

 

"Menurut saya, harga eceran tertinggi seperti ini supaya jangan hanya tertulis di kertas dan kita sungguh-sungguh bisa melaksanakan. Sebenarnya sudah harus dicek bagaimana kondisi di pasar. Jadi jangan hanya ada di katakanlah di kertas harga tersebut," tutupnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...