Investasi Jangan Sampai Korbankan Rakyat

14-09-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak saat mengikuti Raker Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM di Gedung Nusantara I, Senayan, DPR RI, Jakarta, Rabu (13/9/2023). Foto: Kresno/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan dukungan terhadap investasi yang dilakukan pemerintah. Namun ia mengingatkan bahwa jangan sampai investasi justru malah mengorbankan rakyat. Sebab, menyejahterakan rakyat merupakan amanah konstitusi yang salah satu cara strategisnya adalah melalui investasi.

 

"Kita sangat mendukung investasi itu, tapi tentu dengan investasi yang ada itu jangan sampai ada pihak-pihak yang dikorbankan apalagi rakyat banyak yang dikorbankan," ujarnya dalam Raker Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM di Gedung Nusantara I, Senayan, DPR RI, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

 

Amin menambahkan, gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat Pulau Rempang diharapkan dapat diselesaikan dengan baik. Ia mengingatkan agar pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan yang baik kepada masyarakat.

 

"Jadi dilakukanlah pendekatan sebaik-baiknya. Saya yakin rakyat ini kalau komunikasinya bagus ya prosesnya berjalan dengan baik dan mereka merasa tidak dirugikan. Masalahnya bukan sekedar jaminan rumah luasnya sekian, tanah sekian, tapi yang paling penting tentu saja bagi mereka adalah soal kehidupan, penghidupan berkelanjutannya," jelasnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...