Industri Kesehatan dan Pangan Masih Perlu Perhatian Lebih

14-09-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengatakan kluster BUMN Kesehatan dan kluster BUMN Pangan saat ini masih memiliki pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian lebih. Ia menyebut, saat ini peran kedua BUMN tersebut masih jauh dibanding kehadiran swasta di masing-masing bidang.

 

Misalnya, pada BUMN Kesehatan yang masih berkontribusi kurang dari 10 persen dalam market share di Indonesia. Industri kesehatan memiliki neraca impor yang sangat tinggi. Hal tersebut berarti industri kesehatan tanah air masih bergantung pada impor.

 

"Peranan BUMN di dalam industri kesehatan itu kontribusi kurang dari 10 persen dari market share maupun market kapitalisasi yang ada di dalam pasar obat maupun pasar alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia. Lebih-lebih untuk pasar alat kesehatan, obat mungkin agak lebih mending tapi yang alat kesehatan sama sekali," jelasnya dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

 

Selain industri kesehatan, industri pangan juga disebut merupakan sektor strategis yang masih perlu perhatian khusus. Nusron mengatakan, untuk minyak goreng, BUMN menguasai kurang dari 10 persen pasar, sedangkan beras, Bulog hanya menguasai 8 persen pasar dan gula menguasai 38 persen dari total produksi nasional.

 

"Sehingga kita mempunyai target yang bagaimana negara bisa hadir. Selain konteks ketika terjadi krisis pangan seperti kejadian-kejadian yang pernah terjadi 2 tahun yang lalu seperti kasus minyak goreng kalau penguasaannya hanya di bawah 10 persen. Sehingga kami usul ini fokusnya adalah minyak goreng sama beras karena ini adalah komoditi yang sangat strategis termasuk juga daging Ini juga perlu ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang," jelasnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Kelola Terminal Feri Batam Center, BP Batam Perlu Terapkan Transparansi dan Akuntabilitas
11-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti polemik pengelolaan Terminal Feri Batam Center yang melibatkanBadan Pengusahaan...
Soal Terminal Feri, Komisi VI Dorong BP Batam Taati Putusan Pengadilan
11-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan akan menelaah isu lelang pelabuhan umum penumpang...
Krisis Mitra Pos Indonesia, Firnando Desak Perhatikan Nasib Pekerja Mitra
10-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto menggarisbawahi pentingnya peran lebih dari 17.000 mitra yang menjadi...
Budi S. Kanang Serukan Pembenahan Manajemen Pos Indonesia
10-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Budi S. Kanang menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kondisi kesejahteraan karyawan PT Pos...