Anggota Komisi I DPR RI Almuzzammil Yusuf di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Foto : Runi/Man

Anggota Komisi I DPR RI Almuzzammil Yusuf mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengajak masyarakat turut serta dalam membentuk pemilu yang jujur, adil dan damai. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemkominfo. Rapat ini membahas Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan.

“Jadikan rakyat ini menjadi pahlawan Pemilu (yang) Luber, Jurdil, dan Damai,” usulnya ketika ditemui Parlementaria di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023)

Ia menilai jumlah saksi partai yang ada di TPS itu terbatas. Terlebih, yang berada di wilayah pedalaman. Sedangkan, jika masyarakat ikut dilibatkan dalam pemantauan proses pemilu secara langsung, hal tersebut dapat menekan tindak kecurangan yang terjadi.

“Saya katakan kalau saksi itu cuma saksi partai dikit, tidak ada partai yang 100 persen dari 800.000 (TPS) itu punya di pedalaman, enggak punya kita. Pilpres juga tiga capres, katakan, misalnya nanti belum tentu dia punya saksi semua. Petugas apa iya jujur semua? Tapi kalau orang foto wajah anda, lihat, Anda sudah ketakutan. Wajah kita masuk, di-upload sama semua (masyarakat),” jelasnya

Sebagai institusi yang berfungsi untuk mendidik masyarakat, dalam hal ini terkait politik, menurutnya Kemkominfo mampu untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat. Terlebih menurutnya cukup praktis dan tidak sulit, yakni dapat dengan mengambil gambar ataupun merekam ketika penghitungan suara di TPS terdekat.

“Ajak anak muda ajak kampus, ajak anak SMA, ajak emak emak. Mudah loh, anda foto saja, kata ketika pengumuman di tps, foto saja sama anda, kasih (ke kanal yang disiapkan Kemkominfo),” ungkap Politisi Fraksi PKS ini

Ia pun menjelaskan pengalamannya bahwa di Dapilnya ketika pemilihan DPRD, satu kursi fraksinya di daerah hilang hanya karena selisih satu suara. Maka dari itu, menurutnya kalau pemerintah memakai data dari masyarakat tersebut dengan lengkap, oknum yang berniat melakukan kecurangan akan sulit untuk berdusta.

“Nah ini momentum kita 2024 yang belum ada, momentum kita yang lalu belum sehebat sekarang digital kita,” tegasnya. (hal,laz,arn/rdn)