Dahlan Iskan Akui Adanya Inefisiensi PLN Kepada Komisi VII DPR

13-11-2012 / KOMISI VII

Mantan Dirut PL Dahlan Iskan mengakui adanya inefisiensi di tubuh PLN pada tahun 2009 hingga 2010 saat kepemimpinannya. Namun, pembelian kebutuhan gas PLN untuk delapan unit  pembangkit tidak terpenuhi.

Seperti kita ketahui, Dahlan Iskan dipanggil DPR RI dalam rangka memenuhi panggilan Komisi VII DPR untuk meverifikasi temuan BPK mengenai inefisiensi PLN Rp. 37 Triliun.   "BPK menyebutkan penyebab inefisiensi tersebut bukan karena korupsi tapi karena ketidaksediaan gas maka PLN menggunakan energi solar,"jelas Dahlan Iskan kepada DPR RI, didampingi oleh Menteri ESDM Jero Wajik dan jajarannya, hari Selasa, (13/11).

Menurut Dahlan, BPK telah memberikan 18 rekomendasi. Kepada PLN hanya ada 1 rekomendasi yaitu terkait pengadaan pembangkit listrik.

Sebelumnya, BPK memang telah mengaudit PLN pada tahun 2009 dan baru selesai pada September 2011 ini. Hasil audit itu yaitu PLN diduga melakukan inefisiensi penggunaan BBM untuk pembangkit listrik dan mengakibatkan kerugian negara Rp 37,6 triliun. Padahal ketika itu Dirut PLN masih dipegang oleh Fahmi Mochtar. Pada 22 Desember 2009, Dahlan diangkat menjadi direktur utama PLN menggantikan Fahmi Mochtar.

Disindir Dewan

Pada kesempatan itu. Dahlan disindir soal aksinya yang sering menjadi berita di media massa terutama soal nama oknum anggota Dewan yang diduga memeras BUMN.

Anggota Komisi VII DPR yang juga Anggota Badan Kehormatan (BK) dari Fraksi PAN, Alimin Abdullah menyindir Dahlan Iskan soal laporan anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR.  "Saya sampai tanya ke anak saya, dua tambah lima itu berapa, kan tujuh, bukan sepuluh. Padahal awalnya Pak Dahlan yakin mengantongi sepuluh nama,"sindir Alimin.

Alimin juga menyindir aksi nyentrik Dahlan Iskan, seperti aksi membuka pintu tol dan mengepel lantai bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. "Saya juga pernah meminta pintu itu dibuka, tapi sayangnya nggak ada wartawannya," ujarnya disambut tawa anggota Komisi VII DPR lain.

Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung. Anggota DPR antre melontarkan pertanyaan yang tajam-tajam kepada Dahlan yang ditemani oleh Menteri ESDM Jero Wacik.(si)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...