Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ke Kantor Walikota Tarakan di Kalimantan Utara, Kamis (5/10/2023). Foto: Jaka/nr

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, pihaknya mendorong agar Pemerintah Daerah Kalimantan Utara jangan hanya mengandalkan sektor pertembangan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya pertambangan tersebut, memang memberikan dampak positif kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan karena adanya lapangan pekerjaan yang dibuka seluas-luasnya. Namun, potensi Sumber Daya Alam tersebut kedepannya pasti akan habis, maka Pemda harus mulai spending money beralih kepada potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

“Potensi-potensi yang dikelola Pemda Kalimantan Utara ini harus dikembangkan secara baik, karena sebagian besar potensinya itu terkait dengan sumber daya yang tidak terbarukan. Artinya, sumber daya alam ini nanti bisa habis, seperti tambang dan minyak, nanti kalau habis bagaimana? Jadi sebelum habis,  ini harus dipikirkan uang yang didapat dari situ harus ditanamkan ke sektor potensi lain yang bisa menjadikan pendapatan untuk daerah,” ujar Kardaya usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ke Kantor Walikota Tarakan di Kalimantan Utara, Kamis (5/10/2023).
 

Menurut Politisi F-Partai Gerindra ini, Pemerintah Daerah Kaltara harus memberikan dorongan,  support,  dan dana. Karena Kaltara ini merupakan etalase Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Kalau Indonesia tidak merawat dengan baik,  maka orang-orang disini tentunya akan membandingkan dengan negara tetangga. Selain itu juga, Kaltara juga menjadi tempat transit bagi orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di luar.

“Nah, sekarang tentunya Kaltara itu harus kita dukung,  supaya ketika transit para pekerja migran kita itu nyaman,  lancar dan enak. Walaupun Kaltara belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK), tetapi yang mencari pekerjaan ke luar negeri itu pada umumnya bukan orang Kaltara. Jadi untuk sementara tidak terlalu masalah, tetapi kita juga mendorong adanya BLK di Kaltara  supaya orang-orang yang transit itu dalam masa transisinya bisa di didik terlebih dahulu,” ungkap Kardaya.

Selain itu, Legislator Dapil Jabar VIII ini juga mengungkapkan, posisi teritorial Kaltara sebagai pintu keluar itu sangat-sangat penting, sehingga masalah-masalah terkait dengan pekerja migran illegal yang berasal dari Indonesia sebaiknya diselesaikan secara lebih bijak, kecuali pekerja migran yang berasal dari negeri luar.

“Jika untuk pekerja migran asing jelas kita harus bertindak tegas, misalkan pekerja Cina datang kalau ilegal kita buang,  tapi kalau orang kita sendiri coba diselesaikan secara lebih bijak. Karena sebenarnya warga asli Kaltara sendiri sudah banyak peluang kerja, terutama di bidang pertambangan, minyak dan kelapa sawit,” terang Kardaya. (jka/aha)