Sondang Minta PLN Setop Sementara PLTU untuk Kurangi Polusi

03-10-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon saat mengikuti Rapat Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI dengan Dirut Pertamina dan PLN, di Gedung Nusantara I, DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023). Foto: Oji/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon menyatakan keprihatinannya terhadap polusi udara di Jakarta. Legislator Dapil DKI Jakarta I tersebut, lantas meminta PLN untuk dapat menyetop sementara waktu pemakaian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di sekitar wilayah Jakarta.

 

"Kondisi udaranya (Jakarta) sangat memprihatinkan. Konon katanya ada pembangkit-pembangkit listrik dari PLN yang di sana menyebabkan kondisi ini. Kalaupun memang betul, PLN inikan sekarang Jawa-Bali kelebihan daya, apakah itu tidak bisa disetop? Untuk mengurangi polusi ataupun tingkat emisi karbon dioksida, khususnya di Jakarta ini," ujarnya dalam Rapat Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI dengan Dirut Pertamina dan PLN, di Gedung Nusantara I, DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

 

Penghentian tersebut, lanjut Sondang, agar kondisi polusi udara dapat berkurang. Sebab, kondisi udara yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan. Ia pun meminta PLN menghitung ulang kebutuhan energi dan ketersediaannya saat ini.

 

"Supaya bagaimana kondisi udara yang ada di Jakarta ini betul-betul agak berkurang sedikit lah polusinya. Karena sangat mengganggu sekali terutama untuk anak-anak. Jangan sampai karena kita akhirnya  sudah terbiasa akan kondisi udara seperti ini, akhirnya ya sudahlah sudah terbiasa, begitu. Akhirnya mengorbankan anak-anak yang adalah masa depan bangsa kita," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...