Andre Dukung Langkah Kementerian BUMN Bongkar Dugaan Korupsi Dana Pensiun

07-10-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Oji/nr

 

Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan laporan dugaan penyelewengan Dana Pensiun (Dapen) 4 BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (3/10) lalu. Merespon hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung langkah Erick dalam membongkar temuan dugaan penyelewengan Dapen yang dikelola BUMN tersebut.

 

"Kita mendukung penuh langkah Kementerian BUMN melapor ke Kejagung dan meminta Kejagung tangkap dan proses hukum pelakunya," kata Andre kepada media, Selasa (3/10/2023). Diketahui, empat BUMN yang dilaporkan Erick adalah PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mendukung Erick untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan Dapen di BUMN. Ia pun mengapresiasi langkah Kementerian BUMN yang meminta audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 

"Saya rasa langkah BUMN mengajak bersama-sama BPKP sudah tepat. Ini juga bisa menjadi dasar perbaikan sistem Dapen di BUMN ke depannya," jelas Andre. Andre mengatakan, perbaikan sistem pengelolaan Dapen perlu dilakukan agar tidak ada oknum yang bisa merugikan pensiunan BUMN.

 

Sebagai informasi, Erick telah menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait temuan dugaan kerugian pengelolaan Dapen BUMN. Erick mengatakan 70 persen dana pensiun yang dikelola BUMN 'sakit'.

 

Erick kemudian berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk membawa ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait temuan awal empat dana pensiun untuk diaudit. Hasilnya, ditemukan adanya kerugian negara Rp300 miliar. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...