Anggota komisi I DPR RI Dave Akbarsyah Fikarmo saat mengikuti Kunspek Komisi I DPR RI di Bandung. Foto: Arief/nr

Anggota komisi I DPR RI Dave Akbarsyah Fikarmo mengatakan berdasarkan informasi yang di terima komisi I DPR, menghadapi tahapan pemilu tahun 2024 mendatang harus mewaspadai tahapan pemilu yang saling beririsan dengan jumlah peserta dan jenis pemilihan, karena terdapat sejumlah potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Oleh karena itu komisi I DPR RI kunjungi masing masing kodam untuk melihat bagaimana kesiapan dan juga 'condition plan' dari para Kodam, khususnya Kodam III Siliwangi.

"Kita melihat dan juga mendapatkan laporan bahwa ada sejumlah titik yang berpotensi ada kericuhan cukup banyak ada di wilayah Jawa Barat jadi sebagian tugasnya menjawab komisi satu kita turun ke masing-masing Kodam ya untuk melihat bagaimana kesiapan dan juga condition plan dari para Kodam untuk penggerakan anggotanya untuk meminimalisir akan kericuhan," kata Dave Akbarsyah Fikarmo kepada Parlementaria, Bandung, Rabu (27/9/2023).

Anggota DPR RI Fraksi Golkar ini juga menerangkan proses pengamanan kampanye dan pemungutan suara TNI harus di lengkapi peralatan dan paling utama adalah perangkat hukumnya sendiri payung hukumnya jadi prajurit TNI ketika turun mengamankan mulai dari proses kampanye pemungutan suara perhitungan itu kehadiran mereka itu jelas .

"Ini menjadi bahan laporan kita untuk menggunakan apakah TNI ataupun meminta komisi II DPR RI  untuk membantu meningkatkan PKPU nya untuk merevisi PKPU yang ada sehingga  proses pengamanan pemilu  posisi TNI itu sebagai apa dan bagaimana pendapatan mereka di dalam penyelenggara pemilihan pengamanannya nanti," terang Dave.

Dave juga menjelaskan, keterlibatan di babinsa pada pengamanan pemilu juga  dibahas karena ada pemikiran dari kodam bahwa ketika dibutuhkan pengerahan pasukan babinsa yang menjadi liaison officer pertama.

"Ketika sudah ada potensi kericuhan segera dikerahkan pasukannya dengan sejumlah personil yang  dilihatnya apakah yang dibutuhkan seratus orang, apakah cukup sepuluh orang atau dibutuhkan seribu orang babinsa sendiri yang harus menginfokan," jelas Dave.

Terkait dengan anggaran untuk pengamanan tahapan dan proses pemilu 2024, Dave Akbarsyah Fikarmo  juga menjelaskan anggaran untuk 2024 memang sudah selesai dan menjadi undang-undang akan tetapi masih ada ruang untuk melakukan revisi ataupun penyesuaian.

"Penyesuaian itu sesuai dengan kondisi kondisinya ya, harus dilihat dari hasil laporan dan juga penilaian kita lihat apakah itu kita terjun langsung bahwa untuk mendapat masukan dari  Panglima dan juga melihat kebutuhan Seperti apa sehingga anggaran itu bisa kita Arahkan sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Anggota dari daerah pemilihan Jabar II berharap pemilu 2024 mendatang akan sangat baik apalagi dengan keterlibatan TNI yang jelas. "Semua wilayah yang berpotensi kerawanan tinggi itu butuh pendekatan  dan juga penyesuaian yang khusus, bukan berarti hanya dimarka didaerah merah tapi harus ada pendekatan jadi jumlah personilnya di tambah jumlah  perangkat nya di tambah operasional juga diperkuat," pungkas Dave. (afr/aha)